Instansi Teknis Pasca 15 Tahun Otonomi Daerah

Setelah hampir 2 tahun pasca penerbitan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dikaitkan dengan 15 tahun perjalanan otonomi daerah, perlu kiranya kita renungkan kembali perjalanan beberapa instansi birokrasi penting yang menyentuh kebutuhan rakyat banyak yang masuk dalam kategori instansi yang masuk dalam otonomi daerah.

Ada 4 instansi penting yang dalam era otonomi daerah mengalami pasang surut yaitu dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pertanian dan dinas pekerjaan umum. Mereka bernaung di bawah kepemimpinan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota). Di pemerintah pusat mereka bernaung di bawah presiden yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya sering kali iseng tanya ke kawan-kawan pejabat dinas daerah siapakah nama menteri mereka. Dan alhamdulillah mereka sebagian besar tak tahu.

Bagaimanapun juga keempat instansi teknis tersebut merupakan instansi yang melaksanakan sektor paling penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu pasca 15 tahun otonomi daerah maka perlu kiranya dilaksanakan evaluasi terhadap perjalanaan keempat instansi daerah tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan nasional.

Hal yang pertama yang perlu dikaji adalah sudahkah program dan kegiatan instansi daerah yang dilaksanakan setiap tahun itu memiliki sinergisitas dengan program dan kegiatan kementerian terkait. Yang saya amati komunikasi yang dijalin tidak begitu banyak. Hanya sekedar musyawarah pembangunan nasional yang terkesan formalistik, program dana alokasi khusus yang dominan orientasi proyek. Masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri. Kalau tidak bisa dikatakan seolah-olah negara dalam negara.

Antara Aku, Kau dan Batu Akikmu

Ada apa dengan batu akik ?

Bisnis batu akik kini menjamur bak cendawan di musim hujan. Sebelumnya yang paling terakhir menjamur adalah bisnis cuci sepeda motor dan jual beli ponsel dan pulsa.

Sebelumnya batu akik sudah lama diperjualbelikan. Namun tidak sepopuler sekarang. Demikian juga bisnis cuci sepeda motor. Dulu harus antri berjam-jam hanya untuk mencuci sepeda motor. Sekarang cukup berkendara beberapa menit untuk mencari tempat cuci sepeda motor yang kosong. Demikian juga ponsel dan pulsa pada awal mulanya hanya ada di beberapa tempat. Sekarang tidak sampai lima puluh meter sudah ditemukan beberapa tempat jual beli ponsel dan pulsa.

Apa penyebab sesuatu itu menjadi booming ? Cukup sederhana, hanya sekedar bisa tahu tata cara menjalankan bisnisnya dan faham sistem jaringannya. Pada sektor batu akik, penyebarluasan tata cara bisnis dan jaringan telah menyerap bukan hanya sekedar ratusan orang tapi sudah mendekati jutaan orang. Mulai dari sektor batu akik mentah, distribusi batu akik mentah. Tata cara penamaan. Jual beli alat asah batu akik. Tata cara mengasah yang baik. Seni mengikat batu akik. Sampai pada marketing batu akik. Bahkan beberapa pejabat penting negara ini harus menyempatkan waktunya untuk mengunjungi sentra bisnis batu akik.

Sesuatu yang sudah booming bukan hanya akan membuat pecinta batu akik untuk bersibuk ria. Bahkan orang yang nyata nyata bukan pecinta batu akikpun seperti saya misalnya harus menyempatkan diri walau hanya sekedar iseng atau mengisi waktu luang menunggu teman untuk melirik lirik beberapa batu akik. Bermula dari sekedar iseng dan berujung pada ketertarikan. Ternyata ada satu jenis batu akik yang cukup menarik perhatianku. Namanya batu kalimaya. Bentuknya putih polos namun memencarkan warna warni secara bergantian. Bahkan anakku yang masih TK ketika kutunjukkan batu kalimaya tersebut juga menunjukkan ketertarikannya pada warna warni yang dipancarkan batu tersebut. Walhasil batu kalimaya yang berharga ratusan ribu harus rela disita anakku yang masih TK tersebut.

Antara Pemberantasan Korupsi dan Penyerapan Anggaran

Pada salah satu pertemuan tingkat pimpinan negara ini, diungkap beberapa data dan fakta bahwa tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sedang menghadapi ujian berat.

Hingga akhir bulan agustus 2015, serapan belanja modal dalam APBN baru berada pada kisaran 20 %. Bulan September 2015 berada pada kisaran 55 %.

Hingga bulan Mei 2015, dana APBD seIndonesia mengendap pada kas daerah yang umumnya berada pada bank Pembangunan Daerah sebanyak 256 trilyun. Dan pada bulan Agustus 2015 dana tersebut membengkak menjadi 273 trilyun.

Baik secara nasional maupun lokal daerah, dana tersebut apabila dibelanjakan akan sangat membantu perputaran ekonomi, apalagi dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sekarang ini.

Ada beberapa faktor penyebab lambatnya penyerapan anggaran APBN/APBD. Faktor dominan adalah adanya ketakutan luar biasa dari pejabat pusat dan daerah. Pada umumnya akibat terlalu seringnya gonta ganti peraturan sehingga untuk mengikuti perkembangan peraturan dan mempelajari peraturan baru serta kekhawatiran akan melakukan kesalahan menyebabkan para pejabat birokrasi dan pengelola proyek (pimpro dan panitia lelang) menjadi sangat lamban dalam melaksanakan program dan kegiatan pada lingkup tugasnya. Kesalahan memahami dan menerapkan peraturan sering kali berujung pada permasalahan hukum atau dengan kata lain kriminalisasi hukum administrasi negara. Namun bagaimanapun juga roda birokrasi harus terus berputar. Para pejabat birokrasi dan pengelola proyek harus tetap menjalankan tugasnya. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini banyak terjadi ketidaksempurnaan pekerjaan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksempurnaan pekerjaan baik itu faktor intern maupun faktor ekstern.