Subsidi BBM : Bola Panas Pertama Pemerintahan Jokowi-JK

Hari ini, 20 Oktober 2014, republik ini kembali menjalani salah satu ritual kenegaraan lima tahunan yaitu pelantikan Presiden dan Wakil presiden Jokowi-JK. Akan banyak harapan yang melambung tinggi bahkan melebihi realita Jokowi-JK sebagai manusia biasa. Segala janji-janji pada waktu kampanye pilpres yang lalu akan diuji pada realita baik realita sosial maupun politik. Rasanya pasti akan rame-rame.

Hal pertama yang akan dinantikan oleh rakyat banyak adalah susunan kabinet. Janji kampanye menyatakan bahwa kabinet akan diisi oleh para profesional baik dari profesional murni maupun profesional dari parpol. Aspek strategis dari kabinet ini adalah sebagai peterjemah visi misi Jokowi-JK di lapangan. Kabinet profesional ini seharusnya akan memperkuat Jokowi-JK, bukan sebaliknya menjadi beban.  

Pasca pengumuman susunan kabinet yang dijanjikan akan diumumkan pada hari kedua pemerintahannya, potensi munculnya bola panas pertama adalah dari subsidi BBM. Hari-hari terakhir pemerintahan SBY ditandai dengan tingginya konsumsi BBM melebihi kemampuan alokasi anggaran APBN menyebabkan belanja subsidi BBM hanya akan mampu menyediakan BBM subsidi sampai bulan Oktober saja. Kebijakan pembatasan suplai BBM ke SPBU tanpa diimbangi dengan penambahan suplai BBM nonsubsidi telah membuat panik konsumen sehingga menyebabkan antrian di mana-mana. Yang akhirnya pembatasan suplai BBM subsidi dicabut kembali.

Subsidi BBM akan menjadi dilema pada semua presiden RI. Beban subsidi BBM sudah melebihi batas kewajaran dan kesehatan APBN. Namun pengurangan subsidi BBM bukan hanya akan membawa konsekuensi ekonomi tapi malah lebih didominasi konsekuensi psikologis. Jokowi-JK melalui Menteri ESDM harus memainkan seni tersendiri di mana pengurangan subsidi BBM dilakukan di satu sisi namun di sisi lain memminimalkan efek psikologis dan efek ekonomis.

Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi subsidi BBM lebih banyak pada premium karena premium dikonsumsi mayoritas kenderaan pribadi. Dan mengurangi subsidi BBM lebih sedikit pada solar karena solar dikonsumsi mayoritas kenderaan umum/transportasi umum dan barang. Bila perlu subsidi BBM jenis solar tak perlu dikurangi.

Yang kedua adalah mengurangi secara bertahap suplai BBM subsidi ke SPBU misalnya dilakukan pengurangan 1 % setiap bulannya tapi dengan syarat volume BBM subsidi yang dikurangi ini harus ditutupi dengan penambahan suplai BBM nonsubsidi seperti pertamax di semua SPBU. Semua SPBU diwajibkan menyediakan BBM nonsubsidi karena masih banyak SPBU terutama di daerah yang belum menyediakan BBM nonsubsidi.

Kedua hal di atas merupakan solusi jangka pendek. Sedangkan untuk jangka menengah dan jangka panjang dilakukan efisiensi bisnis BBM, memperpendek birokrasi ekspor dan impor BBM, penambahan kilang minyak baru, pengembangan besar-besaran energi alternatif dan energi terbarukan serta pengurangan konsumsi BBM subsidi dengan mengembangkan transportasi masal serta produksi kenderaan hemat energi dan kapasitas mesin yang kecil di bawah 1000 cc.

Namun perlu juga dipikirkan untuk menunda pengurangan subsidi BBM melalui diplomasi politik antara eksekutif dengan legislatif di mana ketersediaan BBM subsidi terus diupayakan tanpa mengurangi subsidi BBM dengan konsekuensi memakai instrumen politik anggaran berupa defisit APBN tanpa batas untuk BBM subsidi. Ini akan meminimalkan resistensi bola panas pada 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK. Pengurangan subsidi BBM dilakukan saja pada tahun 2015 secara perlahan dan bertahap.

Salam reformasi.

Rahmad Daulay

20 oktober 2014.

***