Pemerintahan baru Jokowi JK saat ini dihantui oleh persoalan BBM di
mana alokasi anggaran sangat membatasi ketersediaan BBM sedangkan konsumsi BBM
tidak bisa dibatasi dikarenakan BBM merupakan salah satu kebutuhan dasar baik
untuk mobilitas sosial maupun perdagangan barang dan jasa. Bila anggaran dan
subsidi BBM masih tetap seperti sekarang ini maka diperkirakan pada bulan November
2014 anggaran untuk BBM akan habis. Sedangkan solusi jangka menengah dan jangka
panjang berupa pengembangan energi alternatif masih membutuhkan persiapan dan
waktu. Tentu ini tidak bisa menyelesaikan masalah saat ini.
Salah satu solusi jangka pendek yang telah dijalankan adalah
pembatasan distribusi BBM ke SPBU dan penghapusan distribusi BBM di DKI
Jakarta.
Pembatasan distribusi BBM ke SPBU akan menghemat konsumsi BBM. Juga
akan membuat ketersediaan BBM mungkin bisa bertahan sampai akhir tahun 2014.
Namun di sisi lain, terbatasnya distribusi BBM membuat kepanikan konsumen yang
menyebabkan antrian panjang di hampir semua SPBU. Tentu ini akan berpengaruh
besar terhadap ongkos produksi dan kelancaran transportasi barang dan jasa.
Memang dilematis. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat membuat
daya belinya ikut meningkat dan mampu membeli kenderaan, paling tidak dengan
cara cicilan. Hal ini membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan BBM oleh
kenderaan. Di sisi lain, meningkatnya konsumsi BBM tidak diimbangi dengan
kemampuan produksi minyak nasional sehingga kebutuhan BBM dalam negeri harus
dipenuhi dengan impor. Dari sini kondisi ini menyedot anggaran negara untuk
subsidi BBM.
