Mengkritisi UU Desa

 Kemaren UU tentang desa disahkan, hiruk pikuk dari pendukung pembentukan UU desa ini tentu gegap gempita, seperti hiruk pikuk pada tahun 1999 ketika UU Otonomi Daerah disahkan.

Hati saya bergemuruh ketika melihat bahwa UU Desa disahkan. Sebagai individu yang banyak bersentuhan dengan desa dan lingkungannya, saya jadi merinding membayangkan segala macam ekses negatif yang kini melanda pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) akan berpindah ke desa dengan segala macam metamorfosanya. Walaupun pada sisi yang lain UU Desa ini akan memberi harapan kehidupan desa yang lebih baik kalau dikelola dengan baik namun dalam hati saya perbandingan antara optimisme dan apatisme lebih besar pada apatisme, walaupun saya berkeinginan unsur optimisme yang menjadi pemenang.

Saya mencoba memulai dari unsur optimisme. Letak pertama keoptimisan saya adalah bahwa peraturan yang telah dilahirkan masih pada level UU, sedangkan peraturan turunannya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah masih belum ada. Semua peraturan turunan ini, terutama pada tingkat peraturan menteri dan peraturan daerah sangat diharapkan untuk menjadi sebuah sistem untuk membuat desa berjalan pada rel dan ruh serta suasana kebatinan pembentukan UU desa. Bagaimanapun juga UU desa akan tetap di bawah pengaruh UUD 1945 yang mana tujuan pembentukan pemerintahan desa dalam payung hukum UU desa ini harus mendukung tujuan kemerdekaan terutama memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Semua peraturan turunan dari UU desa harus mampu menjaga secara sistemik agar perjalanan pemerintahan desa tidak lari atau malah berlawananan arah dengan tujuan kemerdekaan tersebut. Untuk itu maka perlu dilakukan pemetaan dan pendataan potensi masalah yang akan terjadi dengan melakukan workshop tertutup berjenjang mulai dari bawah yaitu workshop tertutup intern pemerintah kabupaten/kota pada unsur terkait dengan semua camat di bawahnya. Hasil workshop tertutup ini dibawakan ke forum pemerintah provinsi dan seterusnya dibawakan ke forum tingkat menteri dalam negeri serta kementrian terkait lainnya. Ini penting mengingat pengalaman negatif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah harus menjadi pelajaran yang sangat mahal dalam mengantisipasi munculnya permasalahan yang sejenis di tingkat pemerintahan desa.

Pemilu 2014 dan Dendam Rakyat

Sebagian besar prediksi menggambarkan pemilu 2014 masih akan didominasi oleh politik uang. Politik uang bukan hanya akan ditawarkan oleh para oknum politisi busuk tapi juga sangat diharapkan atau bahkan sangat diwajibkan oleh sebagian rakyat. Walau tak didukung oleh data namun sebagian besar pemilih akan memandang sebelah mata terhadap kontestan pemilu 2014 yang hanya akan bermodal visi misi tanpa menabur uang.

“kapan lagi kita menguras uang mereka, toh selama ini mereka telah menguras uang kita sebagai rakyat. Terima saja semua pemberian mereka siapapun yang akan datang memberi, masalah pilihan itu soal lain” Demikian kira-kira uangkapan sinis sebagian rakyat terhadap calon wakil rakyatnya.

Kenyataan ini sudah memaksa para calon wakil rakyat yang bertype baik untuk ikut-ikutan bermain politik uang dan itupun belum tentu menang. Tentu ini akan sangat merugikan kita semua karena bila para calon wakil rakyat yang masih baik ini telah ikut-ikutan maka tentu mereka akan sama saja dengan para politisi busuk itu, akan sibuk mengembalikan modal politiknya dan mengesampingkan rakyat yang harus diperjuangkannya.

Alarm Full Charging HP

Dengan maraknya pemakaian HP pada hampir di semua strata kehidupan maka dampak lingkungan dari HP itu sendiri berupa baterai rusak yang termasuk kategori sampah elektronik menjadi tidak bisa dihindari, terutama pada HP berkualitas rendah yang rata-rata dimiliki oleh sebagian besar rakyat kecil seperti tukang beca atau buruh lepas.

HP merupakan terobosan mutakhir yang pada mulanya merupakan barang mewah yang hanya bisa dipergunakan oleh kalangan berduit. Namun kini HP sudah menjadi barang pasaran yang bisa diperoleh dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan masyarakat kelas paling bawahpun sudah memiliki HP. Dengan modal 200 ribu orang sudah bisa memiliki HP baru. Bahkan dengan modal 50 ribu – 100 ribu orang sudah bisa memiliki HP, tapi HP bekas yang biasa disebut HP second.

Rakyat kecil memakai HP berkualitas rendah juga dalam pengoperasiannya tidak melek teknologi terutama pada saat mencharge baterai HP. Begitu kekuatan baterai melemah maka orang langsung mencharge HPnya tanpa memperdulikan kapan baterainya penuh. Malah sebagian lagi mencharge HPnya menjelang tidur dan baru melepas chargenya dari HP setelah bangun pagi.

PT Inalum dan yang lainnya

Inalum merupakan singkatan dari Indonesia Asahan Aluminium. PT Inalum didirikan pada tahun 1975 setelah melalui rangkaian panjang mulai dari studi kelayakan sampai pengoperasian. PT Inalum sebelum pindah tangan ke Indonesia, sahamnya dimiliki oleh pemerintah RI dan Nippon Asahan Aluminium Co yang merupakan gabungan pemerintah Jepang dengan 12 investor sebelumnya. Komposisi saham antara RI dan NAA bergerak dinamis mulai dari RI : NAA sebesar 10 % : 90 %, kemudian 25 % : 75 %, kemudian 41,13 % : 58,87 %, kemudian 41,12 % : 58,87 %.

Sesuai dengan kontrak kerjasama maka pengelolaan PT Inalum berakhir pada 31 Oktober 2013 dan harus diserahkan ke pemerintah RI. Namun pelaksanaan ketentuan penyerahan ini tidak berjalan mulus. Pemindahtanganan semula dilakukan dengan pemindahan saham kemudian berubah dengan pemindahan aset yang diamanahkan oleh perjanjian kerjasama. Dengan kepemilikan saham 58,87 % maka NAA sebagai representase Jepang mematok harga aset sebesar 650 juta dolar AS yang kemudian turun menjadi 626 juta dolar AS. Sedangkan pemerintah RI setelah melalui audit BPKP mematok harga 424 juta dolar AS. Selisih harga ini tidak mencapai titik tengah sehingga harus melalui proses sengketa di arbitrase. Namun sengketa di arbitrese dibatalkan dan setelah melalui negosiasi akhir disepakati pada angka 556,7 juta dollar AS.