Buruh demontrasi lagi. Tujuan
utamanya adalah memperjuangkan upah minimum propinsi DKI sebesar Rp. 3,7 juta
untuk tahun 2014. Setelah melalui beberapa proses dan tahapan maka ditetapkan
upah minimum propinsi DKI sebesar Rp. 2,44 juta.
Bila kita lihat daftar upah
minimum propinsi di pulau Sumatra sampai dengan hari ini terlihat bahwa UMP
terendah di propinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp. Rp. 1.35 juta. Yang tertinggi
di Propinsi Kepulauan Riau yaitu Rp. 1,66 juta. Bila dirata-ratakan maka UMP di
pulau Sumatra berada pada kisaran Rp. 1,5 juta.
Bila lita lihat daftar UMP di
pulau Jawa maka terlihat UMP tertinggi berada di DKI yaitu sebesar Rp. 2,44
juta. Sedangkan yang terendah berada di propinsi Banten yaitu sebesar Rp. 1,32
juta. Ini menarik mengingat Propinsi Banten yang berada di pulau Jawa justru
memiliki UMP lebih rendah dari beberapa propinsi di Pulau Sumatra.
Sebagian besar industri berada di
Pulau Jawa, terutama di Jabodetabek, Surabaya dan Semarang. Ini terkait dengan
fasilitas sarana prasarana seperti pelabuhan laut yang lebih memadai, kawasan
industri yang lebih teratur, jalan tol, serta didukung oleh jumlah SDM. Mahalnya
standar biaya hidup menjadi faktor utama tingginya tuntutan upah buruh. Standar
biaya hidup menjadi faktor utama penentuan UMP. Tingginya UMP akan mempengaruhi
biaya produksi dan harga jual barang.
Bila upah buruh bisa ditekan maka biaya produksi dan harga jual bisa
lebih rendah dan barang bisa bersaing dari segi harga.
Wajar bila buruh menuntut upah
yang layak dari segi kemanusiaan, apalagi mereka berdomisili di wilayah yang
memiliki standar biaya hidup yang tinggi. Termpat tinggal yang jauh dari lokasi
pekerjaan menjadi masalah tersendiri. Belum lagi biaya pendidikan dan
kesehatan. Sehingga upah buruh banyak tersedot ke biaya transportasi,
pendidikan dan kesehatan, di samping untuk memenuhi sandang dan pangan.
Sedangkan pengusaha akan
keberatan bila UMP dibuat tinggi, terutama pengusaha kelas menengah ke bawah.
Sedangkan bagi pengusaha kelas kakap masalah upah buruh bisa diatasi dengan
baik.
Apakah kita akan terus-terusan
begini ? Setiap tahun buruh dan pengusaha harus bersengketa tentang UMP ?
Sudah waktunya dilakukan
pengkajian tentang keterkaitan nilai jual barang, lokasi pabrik dan upah buruh.
Sudah waktunya dirancang kawasan industri menengah dan kawasan industri kecil
yang berdomisili di wilayah yang memiliki standar biaya hidup rendah sehingga
UMPnya pun rendah. Kawasan industri ini terpadu dengan rumah hunian
konvensional atau rumah susun yang didukung oleh fasilitas pendidikan dan
kesehatan. Serta didukung oleh infrastruktur dan sarana prasarana. Industri
menengah dan industri kecil perlu direlokasi dari Jabodetabek, Surabaya dan
Semarang. Tujuan relokasi bisa ke Propinsi Banten atau pesisir timur Sumatra
atau pulau lainnya yang memiliki UMP rendah.
Relokasi menjadi salah satu
pilihan solusi upah buruh.
Salam reformasi
Rahmad Daulay
6 november 2013.
***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar