Manajemen Buka Tutup Jalur Busway TransJakarta

Jakarta macet, itu sekarang. Jakarta lumpuh total, itu beberapa tahun lagi.

KemacetAn Jakarta sudah seperti penyakit menahun, setiap tahun belum tersembuhkan. Sudah berbagai macam konsep ditawarkan dan dipraktekkan, salah satunya busway transJakarta.

Busway transJakarta adalah sebuah program pemerintah DKI Jakarta yaitu bus bebas hambatan dengan berbagai trayek dengan biaya murah dan bisa mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak. Program busway transJakarta diharapkan bukan hanya memindahkan minat penumpang angkutan biasa kepada angkutan busway transJakarta tapi juga dari pengguna mobil pribadi. Dengan demikian diharapkan jumlah kenderaan di jalan raya bisa berkurang dan kemacetan bisa dikurangi.

Namun apa daya, program busway transJakarta ternyata menimbulkan masalah baru dan menjadi sumber dan penyebab kemacetan baru yaitu jalur busway transJakarta ternyata mengambil 1 jalur jalan kenderaan umum. Artinya jalur untuk busway transJakarta mengurangi 1 jalur kenderaan umum sehingga justru mempersempit lebar jalan yang dilewati kenderaan umum. Alhasil, maksud hati hendak mengurangi kemacetan tapi justru menambah kemacetan.

UIN Baru dan Swasembada Pangan

Akhir tahun 2013 dunia pendidikan Indonesia mencatat sejarah baru dengan berubahnya status IAIN Ar Raniry Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh. Dengan demikian maka UIN Ar Raniry Aceh menjadi UIN ketujuh setelah UIN Alaudin Makassar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beberapa IAIN lagi akan menyusul menjadi UIN.

Tentunya perubahan status dari IAIN menjadi UIN akan menambah luas cakupan fakultas dan jurusan sehingga membuka lebar dibentuknya fakultas dan jurusan non agama. Hal ini diharapkan akan menambah daya tampung perguruan tinggi negeri dalam menyerap tamatan sekolah menengah atas dalam menempuh jenjang pendidikan tinggi. Sampai saat ini tamatan sekolah menengah atas yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi belum beranjak dari angka kisaran sepertiga atau 33 % baik itu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, keberadaan UIN baru diharapkan menambah kesempatan menempuh pendidikan terutama kepada pelajar berbakat tapi tak mampu secara ekonomi karena pendidikan tinggi identik dengan perkotaan dan perkotaan identik dengan biaya hidup tinggi sedangkan mahasiswa pada umumnya berasal dari pedesaan, kabupaten maupun kota kecil.

Bentuk Penyidik MK

Pasca operasi tangkap tangan AM oleh KPK dan operasi ini diduga terkait langsung dengan urusan pilkada, muncul beragam komentar tentang hubungan dan kewenangan MK dalam menanganai sengketa pilkada.

MK menjadi pilihan dalam penanganan sengketa pilkada, selain alasan yuridis, juga terkait dengan rendahnya kepercayaan kepada lembaga peradilan umum dalam penanganan sengketa pilkada. Sedangkan MK sebagai lembaga baru tentu masih steril dan belum banyak digempur oleh noda kepentingan. Maka jadilah MK sebagai lembaga yang menangani sengketa pilkada dengan segala macam hiruk pikuknya. Terlepas dari puas atau tidak namun bagaimanapun juga keputusan MK final mengikat dan tidak ada proses banding atau kasasi.

Sejak operasi tangkap tangan MK maka kesaktian MK dalam menangani sengketa pilkada kembali dipertanyakan. Berbagai macam isu dan tuduhan miring terlontar dari berbagai pihak. Harus diakui bahwa sejak MK menangani sengketa pilkada maka mayoritas pekerjaan MK adalah mengurusi sengketa pilkada. MK menjadi sedemikian sibuk. Dan kesibukan ini justru saya menilai telah menghilangkan kesakralan MK sebagai sebuah lembaga tinggi negara. Maka dari itu belenggu sengketa pilkada harus dilepaskan dari MK. Ada pendapat yang mengusulkan agar sengketa pilkada dikembalikan saja kepada peradilan umum. Tentu pengadilan umum akan menangani sengketa pilkada sesuai wilayah dan daerahnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sengketa pilkada diserahkan saja pada PTUN dengan catatan apabila ditemukan unsur pidana maka urusan unsur pidana diserahkan kepada pengadilan umum. Hal ini disamping tidak efisien juga merepotkan dari segi waktu. Ada pendapat yang mengatakan agar KPU membentuk Badan Arbitrase Sengketa Pilkada. Namun usulan ini mentah akibat kelembagaan KPU yang berada di bawah eksekutif rentan terhadap kepentingan penguasa eksekutif.

Upah Buruh dan Relokasi Pabrik

Buruh demontrasi lagi. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan upah minimum propinsi DKI sebesar Rp. 3,7 juta untuk tahun 2014. Setelah melalui beberapa proses dan tahapan maka ditetapkan upah minimum propinsi DKI sebesar Rp. 2,44 juta.

Bila kita lihat daftar upah minimum propinsi di pulau Sumatra sampai dengan hari ini terlihat bahwa UMP terendah di propinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp. Rp. 1.35 juta. Yang tertinggi di Propinsi Kepulauan Riau yaitu Rp. 1,66 juta. Bila dirata-ratakan maka UMP di pulau Sumatra berada pada kisaran Rp. 1,5 juta.

Bila lita lihat daftar UMP di pulau Jawa maka terlihat UMP tertinggi berada di DKI yaitu sebesar Rp. 2,44 juta. Sedangkan yang terendah berada di propinsi Banten yaitu sebesar Rp. 1,32 juta. Ini menarik mengingat Propinsi Banten yang berada di pulau Jawa justru memiliki UMP lebih rendah dari beberapa propinsi di Pulau Sumatra.

Sebagian besar industri berada di Pulau Jawa, terutama di Jabodetabek, Surabaya dan Semarang. Ini terkait dengan fasilitas sarana prasarana seperti pelabuhan laut yang lebih memadai, kawasan industri yang lebih teratur, jalan tol, serta didukung oleh jumlah SDM. Mahalnya standar biaya hidup menjadi faktor utama tingginya tuntutan upah buruh. Standar biaya hidup menjadi faktor utama penentuan UMP. Tingginya UMP akan mempengaruhi biaya produksi dan harga jual barang.  Bila upah buruh bisa ditekan maka biaya produksi dan harga jual bisa lebih rendah dan barang bisa bersaing dari segi harga.

Razia Pelajar Baik

Sering dilakukan razia untuk mencari pelajar jahat, atau paling tidak mencari pelajar tidak baik. Di jalanan petugas melakukan razia kenderaan yang tidak dilengkapi SIM atau STNK. Di sekolah sering dilakukan razia merokok, razia narkoba, razia HP.

Pada beberapa kasus akibat dari kelaukan para pelajar tidak baik ini memberi akibat pada semua orang.

Adanya anak di bawah umur berkendara dengan tidak baik bahkan menimbulkan kecelakaan bagi orang lain mengakibatkan adanya larangan membawa kenderaan bagi para pelajar. Padahal tidak semua pelajar berkendara tidak baik. Sebagian di antaranya memiliki kelengkapan surat menyurat dan berkendara dengan sangat baik dan sangat mahir.

Adanya anak di bawah umur beradegam mesum dan merekam dengan Hpnya di sekolah dan berseragam sekolah telah mengakibatkan dilarangnya semua pelajar membawa HP ke sekolah. Padahal sebagian pelajar justru mempergunakan HP dengan baik dan benar. Apalagi sekarang ini HP merupakan alat komunikasi yang sangat penting dan sudah termasuk kebutuhan primer.

Pencegahan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

Dari beberapa pemberitaan dan hasil penelusuran di google ternyata jumlah kasus korupsi pengadaan alat kesehatan jumlahnya semakin meningkat, bukan hanya di pemerintahan daerah tapi sudah merambah ke tingkat pemerintah pusat.

Ada beberapa dilema yang dihadapi pemerintah daerah ketika berhadapan dengan pengadaan alat kesehatan yang dari segi dananya biasanya puluhan milyar dan harus tender.

Masalah pertama berada pada penentuan dan penetapan spesifikasi. Namanya juga spesifikasi, tentu isinya adalah tentang identitas barang secara spesifik. Setiap merek barang akan memiliki spesifikasi yang berbeda satu sama lain walaupun fungsi umum dan fungsi khususnya sama. Di sini masalahnya. Pada peraturan tender disebutkan bahwa dalam penetapan spesifikasi barang dilarang mengarah pada merek tertentu. Bagaimana menterjemahkan dan menerapkan hal ini ? Bagaimana mungkin menetapkan sepsifikasi barang tanpa mengarah pada merek tertentu padahal setiap barang memiliki spesifikasi yang berbeda ? Di sini saja para pengelola tender sudah dibuat pusing tujuh keliling. Biasanya para pengelola tender mengambil jalan aman dengan menggabung-gabungkan spesifikasi beberapa barang minimal 3 spesifikasi barang, makin banyak makin baik.