Rencana pembatasan penjualan BBM
subsidi kepada jenis mobil dan tahun tertentu secara prinsip merupakan program
yang sangat bagus karena subisid BBM bisa dikurangi dan dialihkan untuk program
yang lain.
Namun rencana ini memiliki
kendala di mana tidak adanya pengawasan yang efektif yang mampu mengawasi
penjualan BBM subsidi kepada pemilik kenderaan tertentu yang seharusnya
mengkonsumsi BBM nonsubsidi. Penjualan ilegal ini akan berlangsung secara
pribadi – pribadi namun akan merata hampir pada semua pemilik kenderaan
tertentu tersebut. Atau bisa juga akan dibeli 1 mobil pengkonsumsi BBM subsidi
untuk kemudian dipindahkan ke mobilnya yang seharusnya pengkonsumsi BBM
nonsubsidi. Seandainya penjualan ilegal ini akan diawasi ketat maka akan
membutuhkan SDM dan biaya yang besar, bisa–bisa biayanya justru melebihi
penghematan subsidi BBM itu sendiri.
Bagaimanapun juga pengurangan
subsidi BBM harus dilakukan secara bertahap. Namun rencana pembatasan penjualan
BBM nonsubsidi perlu dikaji kembali keefektifannya.
Saya lebih cenderung untuk
menaikkan saja pajak kenderaan bermotor jenis dan tahun tertentu karena
langsung tepat sasaran. Besarannya bisa dikaitkan dengan perkiraan konsumsi BBM
subsidi pertahun. Subsidi yang terkonsumsi dibagi merata pada semua kenderaan
jenis dan tahun tertentu tersebut.
Namun bila kita kaji lebih jauh,
benarkah konsumsi terbesar BBM subsidi dilakukan oleh kenderaan yang sedang
melaju di jalanan ataukah justru dilakukan oleh kenderaan yang terjebak
kemacetan, terutama kemacetan Jakarta
? Kalau ternyata justru kemacetan yang menjadi penyebab, kenapa bukan
penyebabnya, yaitu kemacetan, yang diselesaikan ???
Salam reformasi
Rahmad Daulay
15 desember 2010.
* * *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar