Seleksi CPNS daerah baru saja
berlalu. Dan sebagaimana hasil dari pengumuman pemenang tahun – tahun
sebelumnya, maka tahun terakhir ini pengumuman pemenang CPNS daerah memiliki
komposisi di mana para pemenang terdiri dari mayoritas berasal dari perkotaan luar
daerahnya dan minoritas adalah berasal dari daerahnya. Bahkan persentase
kelulusan dari luar propinsi sudah mulai meningkat. Malah ada pada kategori
tertentu 100 % pemenang dari luar daerahnya. Ketimpangan ini selain disebabkan
timpangnya kualitas pendidikan antara kota dan desa, juga diakibatkan seleksi
yang bersifat nasional di mana peserta dari kota, daerah dan propinsi manapun
berhak untuk ikut mengadu nasib bertarung di ujian CPNS daerah tersebut. Para peserta ujian CPNS daerah yang berkualitas yang
berasal dari berbagai daerah, termasuk dari perkotaan, mendominasi kelulusan
CPNS Daerah. Dan tidak ada kewajiban apabila CPNS daerah yang lulus harus
berasal dari daerah tersebut. Otonomi bukan anti daerah lain.
Dengan kondisi uraian di atas si
CPNS daerah yang lulus tersebut mulai bekerja di daerah kelulusannya. Dan
sebagaimana biasanya karena terbiasa hidup di perkotaan dengan segala
kegemerlapan dan gegap gempita perkotaan, maka PNS yang berasal dari kota akan mulai tidak betah
bekerja di pemerintahan daerah pedesaan. Apalagi kualitas dan kemampuan yang
mereka miliki tidak begitu mendapat penghargaan yang layak dan sebagaimana
mestinya. Kultur birokrasi pemerintahan daerah yang masih menganut kebiasaan
“Rajin malas penghasilan sama” dan “Pintar goblok penghasilan sama” membuat
para PNS yang berasal dari perkotaan mulai melihat celah untuk pindah ke kota asalnya.
Dan karena niatan kepindahan ke kota asalnya selalu bisa
diatur dengan cara kekeluargaan maka berpindahanlah mereka ke kota asalnya yang lebih menjanjikan dari segi
profesionalisme dan tingkat penghidupan yang lebih layak.
Hal ini berulang terus. Rata –
rata dalam hitungan 10 – 15 tahun maka mereka sudah berhasil kembali ke kota asalnya. Terlepas
dari segala ulasan singkat di atas terkesan seleksi CPNS daerah yang mayoritas
dimenangkan oleh mereka yang berasal dari perkotaan hanyalah batu loncatan saja
dalam mengejar status PNS. Dan pembangunan daerah yang merupakan cita – cita
luhur otonomi daerah menjadi tersendat – sendat akibat kurangnya SDM yang
berkualitas dan kurangnya kualitas manajemen personalia.
Hal itu tidak bisa dibiarkan
berlangsung terus, harus ada terobosan di luar kebiasaan dan norma yang
berlangsung selama ini. Satu langkah yang bisa ditempuh adalah membuat program
Kuota Seleksi CPNS Daerah. Kuota ini dimaksud adalah untuk mengakomodir para
putra daerah terbaik dengan kuota tertentu. Kuota 30 % untuk putra daerah saya
rasa cukup proporsional. Maksudnya apabila kelulusan setiap jenis kategori ternyata
jumlah kelulusan umum dari perkotaan melebihi 70 % maka harus disediakan kuota
30 % terbaik untuk para putra daerahnya. Hal ini terlihat pada kelulusan CPNS
kategori keteknikan dan kedokteran hampir 100 % selalu dimenangkan oleh para
peserta perkotaan. Bila sistem kuota dijalankan maka akan selalu ada 30 %
sarjana teknik dan dokter yang berasal dari daerah tersebut dengan skor terbaik
pada kuota tersebut.
Dengan
kuota tersebut dan dengan perbaikan manajemen personalia dan pola promosi
jabatan berbasis kualitas dan kompetensi maka diharapkan tujuan otonomi daerah
sebagai bagian dari pembangunan nasional mudah – mudahan bisa tercapai dengan
baik.
Salam Reformasi
Rahmad
Daulay
4 januari
2009
* * *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar