UMP DKI : antara tantangan dan peluang

UMP DKI tahun 2012 sebesar 2,2 juta rupiah. Beberapa pengusaha protes dan berencana utk merelokasi pabriknya, merumahkan atau PHK sebagian buruh..

Pada beberapa dialog di media elektronik terungkap bahwa keluhan terbesar perusahaan ternyata bukan upah buruh tapi lebih pada buruknya infrastruktur dan biaya politik dan bila kedua masalah ini bisa diatasi maka perusahaan bisa menggaji lebih besar para buruhnya.

Bila dilihat ke sisi lain ternyata sebagian besar buruh ternyata tidak tinggal di DKI, tapi masih di sekitar Jabodetabek yang memiliki standar biaya hidup yang mirip DKI. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan terutama karena para buruh terdidik yang tak mau disebut buruh tapi karyawan atau dengan istilah yang lebih keren yaitu para profesional, biasanya memiliki kenderaan sendiri pergi ke tempat kerja.

Jalan hancur akibat transportasi laut tak berfungsi

   

Konon kabarnya, sebagai sebuah ritual kenegaraan, pemerintah daerah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dihadiri oleh perwakilan desa, kelurahan, kecamatan dan unsur dinas teknis. Muncullah banyak usulan rencana pembangunan yang biasanya didominasi oleh pembangunan jalan atau rehab jalan. Hasil musyawarah tersebut dibawa ke forum musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten. dengan beberapa tahapan maka jadilah APBD (anggaran perencanaan dan belanja daerah) pada pemda dan sebagian diusulkan di APBN 9anggaran pendapatan dan belanja negara) pada pemerintah pusat..

Proyek infrastruktur pada APBD oleh pemda melalui dinas teknis melaksanakan tender untuk menentukan siapa perusahaan yang akan melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan. Singkat cerita maka pemenang tender melaksanakan pembangunan jalan dan setelah selesai dilaksanakan pembayaran dan jalan tersebut digunakan sebagai urat nadi perekonomian daerah.

Nostalgia tanam paksa kumpeni Belanda

 Pada masa penjajahan kumpeni Belanda, pernah terjadi politik tanam paksa di mana rakyat inlander dipaksa menanam beberapa komoditi di antaranya perkebunan tebu. Hasil dari politik tanam paksa ini membuat kas negeri Belanda melimpah ruah. Dan mungkin mereka merasa bahwa kaum inlander sangat berjasa terhadap melimpahnya kas negara mereka sehingga mereka memberikan balas jasa berupa politik etis yaitu memberikan pendidikan setingkat SD kepada golongan masyarakat tertentu yang termasuk kategori elit pada masa itu dan mereka pekerjakan pada perusahaan mereka..

  

Kata kunci yang akan dibahas adalah tanam paksa menghasilkan kas negara melimpah.

 Bila kita bandingkan antara zaman kumpeni belanda dan zaman sekarang, luas perkebunan sekarang jauh lebih luas dari luas perkebunan tanam paksa zaman dulu, tapi kas negara sekarang tidak berarti apa apa dari kontribusi perkebunan dan tidak seperti perkebunan tanam paksa zaman kumpeni Belanda yang bisa membuat kas kumpeni Belanda melimpah ruah.

Wilayah Permukiman Berbasis Lingkungan Hidup

 

Maraknya produksi polusi lingkungan serta perambahan menjadikan hutan menjadi begitu vital dalam mempertahankan kehidupan di bumi. Dikembangkanlah berbagai macam peraturan yang membawa konsekuensi mempertahankan hutan dalam upaya menjadikannya paru – paru dunia. Sebagai akibatnya adalah stagnannya pengembangan permukiman baru sementara laju pertumbuhan penduduk demikian cepat. Maka berdesak – desakanlah para manusia di wilayah tempatnya bermukim..

Malah dalam beberapa kesempatan pernah ada kritikan kenapa lingkungan hidup dan hutan begitu dilindungi sementara manusia yang hidup di dalamnya tak pernah dilindungi. Sebagai contoh adalah penetapan sebuah kawasan hutan menjadi hutan lindung tapi ternyata di dalam kawasan hutan lindung tersebut terdapat desa terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Maka secara hukum para penduduk desa tersebut di larang menetap di desanya karena masuk dalam hutan lindung. Kalaupun mereka diizinkan tinggal di sana akan tetapi mereka akan seterusnya lalu lintasnya hanya berjalan kaki saja karena dilarang membangun sesuatu dalam kawasan hutan lindung.

Kota Metropolitan Baru

Pemerintah pusat sedang mempersiapkan kebijakan pembentukan kota metropolitan baru yaitu Medan, Denpasar dan Makasar. Ini kabar yang cukup menggembirakan sebagai bentuk dari pemerataan pembangunan serta salah satu upaya meredam tingginya laju urbanisasi ke Jakarta..

Namun, mestinya bukan hanya 3 kota tersebut saja karena beberapa pulau lain seperti kalimantan dan Papua jelas merasa tidak puas. Mestinya semua pulau besar memiliki calon kota metropolitan baru, seperti Kalimantan yang selama ini disebut – sebut sebagai calon kuat pulau yang akan menjadi tempat domisili calon ibukota negara. Dan juga Papua yang merupakan pulau paling timur Indonesia dan memiliki kekayaan mineral. Semua pulau besar harus memiliki calon kota metropolitan baru.

Tentunya sebagai sebuah kota metropolitan maka biaya hidup akan meningkat. Maka sudah selayaknya ibukota propinsi dipindahkan dari calon kota metropolitan tersebut. Calon kota metropolitan selayaknya dipimpin oleh gubernur metropolitan.

Salam reformasi

Rahmad Daulay

2 februari 2011.

*   *   *

Manajemen sampah

 Ada apa dengan sampah ?

 Sering kita mengapresiasikan sampah sebagai barang kotor, sisa – sisa pengolahan, barang tak berguna. Beberapa sumpah serapah sering mengutip kata sampah. Bahkan orang tak berguna sering dicap sampah masyarakat..

 Sampah biasanya dibuang ke tong sampah, bak sampah, ke paret, ke saluran air, ke sungai, sebagian lagi dibakar sendiri.

 Ketika kehidupan semakin komplek, terutama di perkotaan, sampah semakin menjadi masalah. Oleh pemda dibentuklah instansi yang membidangi kebersihan, ditetapkanlah lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Ditetapkanlah proyek pembuangan sampah, pengangkutan sampah, pembakaran sampah, mesin pembakar sampah, petugas pengangkut sampah, sampai pada jabatan – jabatan yang membidangi sampah. Ditetapkan anggaran pengelolaan sampah. Kesemuanya demi sampah.

Pertambangan dan logika panen mangga

Alkisah, konon kabarnya, seseorang memiliki pohon mangga di depan rumahnya. Dan pada waktu itu memang sedang musim mangga, dan pohon mangganya ikut berbuah dengan lebatnya. Sang pemilik pohon merasa tidak mampu untuk memanen sendiri buah mangga tersebut. Maka dicarilah orang yang bisa memanen pohon mangga tersebut. Ada dua orang yang menyanggupi, yang satu meminta bayaran 200 ribu, yang satu lagi meminta bagian 25 % dari jumlah keseluruhan buah yang dipanen. Mengingat pemilik pohon mangga tersebut bukanlah orang yang berkecukupan dan dia tak punya uang 200 ribu maka jatuhlah pilihan pada orang yang meminta bagian 25 % tersebut. Bayangkan apabila orang yang disuruh memanen tersebut meminta bagian 75 % atau lebih, akankah pemilik mangga itu akan menyetujuinya ? Saya rasa selagi orangnya masih waras maka pemilik mangga akan lebih suka membiarkan mangga tersebut membusuk di pohonnya atau menebang saja pohonnya untuk mendapatkan buahnya..

Kita mulai dari sampah

Bagaimana akibat dari banjir Jakarta beberapa waktu yang lalu ? Mengerikan. Dan ini juga telah terjadi di banyak tempat..

Sudah banyak analisa para pakar untuk menyelesaikan masalah banjir, ada yang menawarkan penyelesaian di hulu sungai dengan penghijauan, ada yang menawarkan penyelesaian di hilir sungai dengan sistem drainase dan jaringan irigasi pemecah debit air.

Balada Aktifs Lingkungan Cilik

Budi, demikianlah namanya, anak kecil tetangga rumahku. Orangnya masih sekolah di tingkat Sekolah Dasar, namun pikirannya sudah seperti orang dewasa.

“Kenapa sungai bisa banjir, bukankah air hujan harusnya terserap tanah ?”

“Kenapa hutan bisa gundul. Bukankah rumput bisa tumbuh sendiri ?”

Dan puluhan pertanyaan lainnya yang sulit untuk kuterangkan untuk anak kecil seperti dia.

Sore ini, kulihat di menanami buah jambu di pot plastik, jumlahnya belasan..

“Aku akan menanami semua hutan gundul” katanya ketika kudekati.

“Hutan gundul kan luas” tanyaku.

BP Migas dan Setetes Oli

Ada apa dengan bangsa ini ? Keberadaan BP Migas dengan UU yang mendasari pembentukannya ternyata dilaksanakan dengan melanggar konstitusi negara. MK sebagai lembaga negara yg berwenang menyatakan bahwa keberadaan BP Migas melanggar konstitusi negara..

Ada apa dengan negara ini ? Jangan – jangan masih banyak UU dan organisasi kenegaraan yang ternyata tidak sesuai dengan konstitusi namun karena belum ada pihak yang melakukan pengaduan ke MK maka semuanya masih berjalan mulus.

Hiruk pikuk pasca pembubaran BP Migas sampai sekarang belum juga usai. Sementara kontrak migas menuntut secepatnya kejelasan tentang kelangsungan kontrak mereka dan kelanjutan proses teknis pengelolaan migas.

Satu abad Muhammadiyah

Satu abad merupakan umur yang sakral. Dan ketika Muhammadiyah telah genap berumur satu abad, tentu umur ini merupakan momentum sakral untuk mengenang kembali semua yang telah dilakukan sebagai gerakan dakwah dan sosial serta introspeksi untuk menyusun strategi ke depan.

Sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah memiliki sekolah dan perguruan tinggi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara. Sebagai gerakan sosial memiliki rumah sakit dan balai pengobatan yang juga menyebar di seluruh nusantara. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

TKI dan Potensi Dana Negara Arab

Ketika menyebut kata “Negara Arab” maka pikiran kita akan memprioritaskan pada ingatan tentang TKI dengan segala dukanya.

Saya tidak akan membahas tentang TKI. Saya justru akan memberi alternatif penyelesaian atas usulan penghentian TKI untuk selama-lamanya.

Rezim Hosni Mubarak jatuh dengan dugaan memiliki kekayaan yang setara dengan 650 trilyun. Hampir setara dengan sepertiga kali hutang luar negeri kita. Namun rezim Hosni Mubarak juga meninggalkan warisan peraturan yang mewajibkan minimal 51 % saham pertambangan terutama minyak harus dimiliki oleh negara. Tentunya antara kekayaan dan peraturan tersebut memiliki kaitan erat.

Pasar Inpres Jilid 2

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis bertanian maka pemerintahan orde baru membuat program pembangunan pasar di pedesaan yang sering dikenal dengan nama proyek pasar inpres.

Proyek pasar inpres tersebut sudah lama berlalu. Mungkin para pelaku ekonomi yang memanfaatkan langsung pasar inpres tersebut sudah lupa sejarahnya. Kini jumlah penduduk semakin bertambah. Daerah permukiman dan pedesaan juga sudah bertambah. Desa – desa lama sudah berobah status menjadi kelurahan, beberapa di antaranya sudah menjadi kota. Perbandingan antara jumlah pasar dengan jumlah penduduk sudah tidak sebanding lagi.

Radikalisme Keagamaan dan Swasembada Pangan

Alkisah, konon kabarnya, pada masa penjajahan Belanda, ada sebuah daerah yang secara turun temurun dipimpin oleh seorang kepala suku yang dibekali dengan kemampuan ruhani dan mistisme yang membuatnya sangat kharismatik. Daerah itu adalah penghasil rempah – rempah dan sudah lama menjadi incaran kumpeni Belanda. Dengan taktik bisnis dan politiknya secara perlahan tapi pasti kumpeni Belanda berhasil menguasai kehidupan ekonomi daerah tersebut.

Hal ini jelas mengusik ketenangan kehidupan sosial warga. Mulailah muncul semangat heroisme untuk mengusir kumpeni Belanda. Pembicaraan sudah mulai mengarah ke peperangan. Dan akhirnya dilakukan rapat massa dan menghadirkan kepala suku. Semua warga menyampaikan pendapatnya yang bermuara pada kesediaan berperang melawan kumpeni Belanda.

Tapi apa sikap kepala suku ?

Pemekaran Daerah VS Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Beberapa waktu belakangan ini pemberitaan tentang rencana dan tuntutan pemekaran daerah sepi tiada berita. Ini akibat dari kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menunda seluruh rencana pemekaran daerah baru.

Apa sebenarnya yang dicari dari rencana pemekaran daerah baru ?

Bagi kalangan pejabat birokrasi, tentu pemekaran akan memberikan peluang jabatan – jabatan baru yang lebih tinggi, apalagi bila dia ternyata adalah putra daerah pemekaran tersebut. Bagi pengusaha akan memberi peluang proyek baru dengan mempergunakan sentimen kedaerahan. Bagi masyarakat tentunya akan membawa harapan baru akan adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama di sekitar ibukota daerah pemekaran.

Preventif Alami Tanah Longsor

Konon kabarnya, pada suatu daerah tepian sungai di lereng sebuah bukit, di lereng tersebut melintas jalan raya di mana jalan tersebut merupakan bekas lereng yang dipotong untuk menjadi sebuah jalan. Akibatnya di jalan tersebut sering terjadi longsor pada waktu hujan. Selain itu tepi sungai juga terjadi abrasi akibat sungai sering meluap dan mengikis dinding tanah pinggir jalan sebelah sungai. Maka oleh instansi pemerintah yang membidangi infrastruktur, dibuatlah dek penahan untuk menahan tanah pinggir sungai agar tidak rusak oleh terjangan arus sungai. Namun apa daya, alam memang memiliki kekuatan yang tidak terprediksi. Arus sungai secara perlahan terus merusak struktur dari dek penahan pinggir sungai tersebut untuk kemudian menerjangnya dan hancurlah sudah dek penahan pinggir sungai tersebut.

Namun, pada jarak beberapa puluh meter, ternyata ada daerah pinggir jalan sebelah sungai yang ternyata tidak diberikan dek penahan karena  ada serumpunan bambu yang tumbuh di tempat tersebut. Serumpunan bambu tersebut berdiri kokoh seakan tak memperdulikan apapun perilaku alam. Tanah di sekitarnya tetap bertahan kokoh tanpa terpengaruh terjangan aliran sungai seberapa besarpun luapannya. Sang perencana konstruksi dek penahan tersebut seakan tahu bahwa tanah sekitar rumpun bambu tersebut tak perlu diberi dek penahan karena sudah dicover oleh keberadaan rumpun bambu.

Manajemen TKI

TKI katanya penyumbang devisa yang cukup besar Indonesia. Namun banyak kisah sedih di balik layar, sebagian di antaranya terkespos di media, seperti penyiksaan, pemerkosan, disetrika bahkan sebagian di antaranya ada yang mati.

TKI, sama saja dengan pekerja lainnya, seharusnya memiliki standar keterampilan yang memadai. Saya yakin semua kisah suram TKI bermula dari keterampilan yang di bawah standar. Mungkin nyuci pakaian kurang bersih. Mungkin menjaga bayi tidak mahir. Mungkin masak makanan kurang matang. Mungkin menyapu tidak bersih. Dan banyak kemungkinan lainnya. Malah beberapa informasi menyebutkan bahwa sebagian TKI tidak bisa baca tulis dan berbahasa Indonesia. Bisa dibayangkan dengan keterampilan yang di bawah standar mereka mengadu nasib bekerja di negeri orang, padahal dengan keadaan yang demikian bekerja di dalam negeri saja bisa berujung tidak baik.

Pemahaman Keliru Tentang Zakat

Bulan puasa ramadhan sudah mendekati masa akhir bulan, sebentar lagi 1 syawal akan tiba. Biasanya umat Islam akan disibukkan dengan ritual pembayaran zakat fitrah.

Saya melihat ada kekeliruan kolektif dan sistematik tentang zakat di kalangan umat Islam. Kewajiban zakat lebih terfokus pada zakat fitrah saja, sementara zakat mal (zakat harta) sangat terlupakan. Apalagi fikih tentang zakat mal masih seputar pada zakat padi, zakat ternak dan sejenisnya. Zakat mal belum dikembangkan pada perkembangan kekinian dan masa depan. Perlu dikembangkan fatwa, ijtihad, ijma ataupun bentuk hukum lainnya yang mengembangan jenis – jenis zakat harta. Dan ingat, akumulasi zakat harta apabila berhasil dikumpulkan, bisa melebihi jumlah pajak bumi dan bangunan.

Preman

Konon kabarnya, pada suatu hari, sebuah mobil mewah mencoba berjalan melawan arus lalu lintas karena dari persimpangan tersebut sudah dekat dengan rumahnya, dari pada mutar lagi lebih baik melawan arus sedikit saja, pikirnya. Seorang petugas bidang lalu lintas langsung menyetop dan menghampiri dan menyuruh agar mobil mewah tersebut agar berjalan mengikuti arus walaupun rumahnya sudah dekat. Tapi apa daya, sang pemilik mobil mewah tak perduli dan berusaha berjalan terus. Kejadian tersebut terlihat oleh seorang preman yang biasa menjadi KPD (kepala preman daerah) dan biasa mengutip “uang keamanan” di sekitar tempat tersebut. Sang preman langsung membantu pak polisi dengan memukul mobil mewah bagian depan persis di depan sopir tersebut. Dengan kejadian tersebut langsung si pemilik mobil mewah banting stir dan mematuhi arus lalu lintas berjalan memutar dulu untuk menuju rumahnya.

Kejadian di atas menunjukkan sebenarnya preman, dengan berbagai stempel yang melekat di dirinya, memiliki sebuah potensi yang tidak dimiliki oleh kita semua. Potensi itu bernama “NYALI”. Preman memiliki nyali yang lebih kuat daripada kita – kita.

Reboisasi Hutan Sederhana

Banjir di mana – mana, sungai meluap di mana – mana, tanggul jebol di mana – mana. Dan di media elektronik disebutkan bahwa banjir terjadi akibat penggundulan hutan dan perlu dana puluhan trilyun untuk melakukan reboisasi seluruh hutan yang rusak.

Kenapa begitu mahal untuk melakukan reboisasi hutan ?

Untuk mengembalikan hutan ke kondisi semula jelas sangat mahal karena dibutuhkan tanaman khusus dan cara menanam serta pemupukan terus menerus sampai hutan tersebut kembali ke kondisi semula.

Banjir dan Sedimentasi

Saya terkesima dengan berita di media elektronik yang memberitakan bahwa salah satu daerah langganan banjir di Jakarta ternyata tidak terkena banjir setelah sungai dan saluran air di daerah tersebut dibersihkan dari sampah dan lumpur. Artinya bahwa apabila air diberi ruang mencukupi untuk mengalir maka banjir tidak akan terjadi.

Memang cukup mengherankan banjir yang terjadi di beberapa daerah perkotaan di mana hanya hujan beberapa jam saja sudah menyebabkan banjir padahal saluran air dimensinya mencukupi dan sungai berada di dekat daerah banjir tersebut. Saya sendiri pernah terjebak banjir yang disebabkan hujan yang turun belum sampai satu jam dan sekitar 200 meter dari tempat tersebut ada sungai besar yang akan sanggup menampung hujan selebat apapun.

Transmigrasi Laut dan Satgas Laut Sukarela

Jales veva jaya mahe, demikianlah sebuah slogan yang sering saya dengar dan pelajari waktu belajar di sekolah dasar. Saya selalu teringat pada slogan tersebut ketika masalah illegal fishing diperdebatkan di media elektronik yang katanya telah merugikan negara ratusan trilyun setiap tahun. Kita cukup trampil dalam memperkirakan jumlah kerugian negara tapi kita tak pernah trampil dalam memperkecil kerugiannya.

Di laut kekayaan kita dicuri orang, sementara di darat kita saling sikut – sikutan memperebutkan rezeki yang sangat terbatas. Di laut kita kekurangan orang sementara di darat kita kelebihan orang.

Sayembara Konsep Politik Murah Meriah

Diperkirakan suhu politik menuju pemilu 2014 akan semakin tinggi. Tingginya tensi politik ini dibarengi dengan akan semakin tingginya tensi korupsi pusat dan daerah. KPK walaupun memiliki kewenangan luar biasa tapi tidak efektif dari segi rentang kendali akibat keterbatasan kelembagaan yg hanya ada di pusat dan staf yang sangat terbatas..

Di media massa sudah terlalu banyak ide dan konsep untuk memberantas korupsi terutama korupsi politik, namun karena hanya sebatas wacana dan tidak mewujud dalam sebuah sistem dan peraturan maka wacana tersebut tinggal wacana saja. Bahkan rencana revisi UU pemilu dan pilkada kurang mendapat sambutan yang berarti. Apatisme terhadap pemberantasan korupsi terutama korupsi politik masih sangat dominan.

Bagaimana menembus kebuntuan dan apatisme ini ?

KPK (untuk kesekian kalinya)

Kembali KPK bergesekan dengan Polri, insiden jum'at malam 5 oktober 2012. Saya tidak tahu apakah istilah insiden tepat utk digunakan, atau apalah istilahnya, yg pasti situasinya tidak baik.
Sangat sulit utk mengambil posisi tidak mendukung KPK terutama setelah melihat perkembangan terakhir ini, namun kita semua tidak boleh meninggalkan objektifitas dalam melihat perkembangan gesekan ini.

Benarkah KPK dilemahkan ? Bernarkah KPK diserang ? Kalau Polri yg dilemahkan kenapa tidak ada yg mendukung ? Seolah kalau mendukung KPK maka kita menyalahkan Polri ? Seolah kalau mengkritisi KPK maka akan dicap anti pemberantasan korupsi dan anti reformasi..

Raskin dan Pencegahan Korupsi

Apa itu raskin ?

Raskin adalah singkatan dari Beras Miskin yaitu beras yang diberikan kepada rakyat kategori miskin dengan kriteria tertentu dan membayar beras tersebut dengan harga jauh di bawah harga pasar. Raskin dikelola oleh Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini aparat kecamatan dan desa. Distribusi dilakukan oleh aparat desa dan rakyat membayar kepada aparat desa tersebut..

Misi dari proyek raskin adalah mulia yaitu membantu kehidupan rakyat kecil. Namun, berdasarkan informasi dari mbah Google, ternyata tunggakan pembayaran raskin mencapai belasan dan puluhan milar perprovinsi. Dan berdasarkan informasi di lapangan, macetnya pembayaran raskin justru bukan di tangan rakyat tapi pada aparat negara di berbagai tingkatan. Raskin yang harganya hanya sekitar Rp. 1.600 perkg malah jadi masalah kecil tapi memiliki sebaran yang luas dan hampir merata di seluruh kabupaten.

Hapus Pajak Kecil

Tahun anggaran 2011 telah berlalu. Waktunya introspeksi tentang masa lalu di tahun 2011 dan kali ini fokus ke masalah pajak..

Berapa target pajak tahun 2011 ? Kalau tidak salah sebesar 763 trilyun rupiah. Berapa pencapaian pajak tahun 2011 ? Entahlah.

Apakah realisasi pajak tahun pertahun sudah pernah dibedah dari berbagai aspek terutama dari aspek pengelompokan pajak berdasarkan besaran pajak yang harus dibayar ? Apakah 100 besar orang terkaya di Indonesia sudah membayar pajak dengan baik dan benar ? Apakah 100 besar perusahaan terkaya di Indonesia sudah membayar pajak dengan baik dan benar ?

Bayar Pajak dan Retribusi Online

Berapa kira-kira omzet bisnis hotel, restoran dan hiburan dalam satu tahun di negeri ini ? Tentunya jauh lebih besar dari kasus simulator sim dan hambalang. Namun pernahkah dipikirkan bila omzet aktual dibayarkan pajak dan retribusinya tanpa proses akal-akalan, seberapa besar kira-kira jumlah besaran pajak dan retribusinya ???

Dalam penyusunan rancangan APBN tahun 2013 pemerintah diminta menggenjot pemasukan negara dari sektor pajak dan permintaan ini dihantui oleh besarnya dugaan kebocoran pajak.
Kebocoran pajak ini terutama disebabkan oleh proses perhitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan secara manual sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan baik yg disengaja ataupun tidak disengaja.

Dahlan, Jokowi, lalu apa ?

Publik kembali terkaget-kaget dengan fenomena politik terkini. Jokowi-Ahok menang dalam putaran pertama pemilukada DKI walau KPU belum menetapkan hasilnya.

Sebelumnya publik juga terkaget-kaget dengan sepak terjang Dahlan Iskan yang menempati salah satu kementrian terbasah.

Apa yang dikagetkan ?

Pemilukada Serentak

Beberapa wacana yang sering terangkat ke permukaan tentang penghematan biaya pemilukada adalah usulan pelaksanaan pemilukada serentak. Kendala yang dihadapi adalah perbedaan periodesasi masa jabatan para kepala daerah antar pemerintah daerah yang berbeda – beda.

Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan menggeser pelaksanaan pemilukada disamakan dengan jadwal pemilu sekali 5 tahun. Apabila masa jabatan seorang kepala daerah telah habis masa jabatannya maka Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang pejabat kepala daerah. Namun hal ini juga mendapat kendala di mana yang apabila rentang waktu yang ada menyebabkan masa jabatan pejabat kepala daerah bisa mencapai 4 tahun. Tentu ini juga tidak baik untuk kesehatan demokrasi.. 

Pengusaha dan Club Olahraga Binaan

Akhir – akhir ini kita semua sedang demam olahraga, tak lain dan tak bukan adalah dengan prestasi sepakbola timnas Indonesia yang menunjukkan kelasnya. Ini merupakan berkah di tengah berbagai masalah yang melanda bangsa ini..

Dalam berbagai diskusi dengan teman – teman, diambil kesimpulan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memformulasikan pembinaan keolahragaan negeri ini. Kelembagaan olahraga mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dinas pemuda dan olahraga daerah, organisasi keolahragaan, organisasi ekstrakurikuler sekolah dan perguruan tinggi, serta kelembagaan lainnya harus memanfaatkan momentum ini.

Impor Garam

Garam ternyata diimpor, ini namanya bikin malu negara. Apa kata dunia ? Apa kata malaysia ? Ssssssssssssssttttttttt, jangan – jangan ngimpornya dari malaysia, apa iya ?

Lautan kita begitu luas, lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia merupakan lautan, volumenya sanggup menenggelamkan seluruh daratan Indonesia. Pantainya juga panjang, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Dengan luas laut dan panjang garis pantai yang tak tertandingi ini ternyata kita mengimpor garam, walaaahhhhh.........

Dokter Dari Desa

Dokter masuk desa, itu biasa. Kalau dokter dari desa ??? Ini yang luar biasa..

Mohon maaf sebelumnya kepada para kakanda dan rekan yang berprofesi dokter, tulisan ini semata – mata demi kepentingan rakyat pedesaan yang jauh dari pelayanan kesehatan yang mencukupi.

Siapakah seorang dokter sekarang ??? Dilihat dari pembiayaannya untuk menempuh pendidikan kedokteran maka tidak menungkinkan bagi orang tidak mampu untuk menempuh pendidikan kedokteran, hampir bisa dipastikan merupakan merupakan dari kalangan yang berkecukupan. Dan biasanya kalangan yang berkecukupan pasti berasal dari daerah perkotaan, minimal dari ibukota kabupaten. Nah, dengan asal muasal yang demikian, apakah mungkin seorang dokter secara sukarela mengabdi di daerah pedesaan apalagi desa terpencil seperti pedalaman Papua ???

Jalur Khusus PNS Untuk Putra Terbaik Bangsa

Beberapa waktu yang lalu saya membaca pada tulisan berjalan di salah satu stasiun TV swasta bahwa pemerintah akan mengangkat para atlet berprestasi nasional dan internasional untuk menjadi PNS pada tahun 2009. Ini merupakan terobosan baru di tengah kemerosotan prestasi olah raga kita dan merupakan terobosan baru dalam sistem rekrutmen PNS. Dengan cara ini diharapkan SDM pemerintahan yang menangani olahraga adalah betul – betul yang menguasai bidangnya.. .

Sarjana Masuk Desa

Kedengarannya indah namun berat untuk diterapkan. Mulai dari minimnya lapangan kerja yang tersedia sampai pada rendahnya penghargaan kepada kapasitas keilmuan yang dimilikinya membuat para sarjana enggan untuk bekerja di desa..

Baru – baru ini pemerintah pusat membuat kebijakan di mana struktur pemerintahan dikembangkan sampai ke tingkat desa dengan membentuk struktur Sekretaris Desa dengan status di bawah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota. Terlepas dari lemahnya daya dukung di sana sini namun kebijakan ini sudah merupakan langkah maju di tengah kecilnya arus pembangunan ke pedesaan.

Fungsi Gubernur : Antara Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Baru baru ini Lemhanas secara mengejutkan mengajukan ide agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dipilih saja secara langsung oleh presiden, bukan lewat pilkada. Ide ini walaupun bertabrakan dengan peraturan yang ada namun realitas di masyarakat ide ini cukup bagus di tengah arus minimnya kepercayaan masyarakat kepada para parpol. Ide ini juga mewakili betapa nyata ketidakmampuan gubernur menterjemahkan peran dan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sekaligus juga sebagai cerminan pemerintah pusat, terutama departemen teknis, yang kurang memberi peran dan kurang mengkoordinasikan serta kurang mendelegasikan banyak hal kepada wakilnya di daerah, yaitu gubernur..

Biaya Politik Daerah : Antara Kepentingan dan Komitmen Pembangunan

Sudah bukan rahasia lagi bahwa politik daerah merupakan beban tersendiri dalam geliat kehidupan reformasi di tingkat daerah. Politik daerah telah menyedot banyak energi, sumber daya ekonomi dan keuangan serta kestabilan / kesinambungan pembangunan daerah. Kenapa biaya politik daerah begitu mahal ?

Dalam teori ekonomi paling sederhana menyebutkan bahwa apabila ketersediaan jauh lebih sedikit daripada penawaran maka harga akan naik melambung tinggi.. 

Pemekaran Propinsi Sumatra Utara

PEMEKARAN PROPINSI SUMATRA UTARA MENJADI 2 PROPINSI, 1 KOTA MEGAPOLITAN DAN 1 KOTA OTORITA WISATA.

Beberapa bulan terakhir ini energi pikiran kita tersedot oleh opini pemekaran Propinsi Tapanuli. Berbagai motif di kedua belah pihak selalu mengatasnamakan rakyat. Dan yang menjadi korban selalu rakyat kecil. Dan bila ini terus dilanjutkan maka besar kemungkinan akan memicu konflik horizontal. Kita perlu memikirkan cara lain namun memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Bila kita nilai secara objektif, pertumbuhan ekonomi antara Medan dan daerah lain ataupun antara wilayah barat dan wilayah timur, terasa sekali ketimpangan itu. Penyebabnya bisa secara geografis tradisional maupun struktural. Dan ini bukan hanya akan menyebabkan munculnya tuntutan pemekaran daerah, tapi bisa mempertipis rasa kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa.

UN Berkualitas SNMPTN

Kemendikbud akhirnya memutuskan bentuk integrasi UN dan SNMPTN di mana SNMPTN ujian tertulis dihapus dan diganti dengan jalur undangan dengan berbasis nilai UN dan nilai raport semester III, IV, V.

Sangat disayangkan apabila kebijakan penting ini tak diberi kesempatan uji publik untuk penyempurnaannya. Walaupun begitu mari kita kritisi untuk kemajuan pendidikan..

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana tingkat kejujuran guru dan kepala sekolah dalam memberi penilaian murid pada raport semester III, IV dan V ?

UN, SNMPTN dan Pemerataan Pendidikan Tinggi

Ada rencana untuk mengkawinkan UN dan SNMPTN. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar para pelajar SMU sederajat.

Bagaimanapun juga niatan untuk menghubungkan UN dan SNMPTN harus diapresiasi, namun jangan lupa, kita juga wajib mengkritisinya. Menghubungkan UN dan SNMPTN sama saja dengan menghubungkan kompetisi nasional dan pemerataan pendidikan, sama saja dengan mencoba dua sisi mata uang pada posisi yang sama...

Tanggapan Atas RUU Pendidikan Tinggi

Beberapa tanggapan atas RUU pendidikan tinggi :

1. RUU ini termasuk gemuk karena mengandung 102 pasal padahal seharusnya sebuah UU harus bersifat umum/fleksibel dan tidak perlu dirubah berulang kali.

2. Perlu pengaturan terpisah pada Peraturan Pemerintah atas PTN, PTN Khusus dan PTS..

Pemerataan Pendidikan Tinggi

PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI

Salah satu pengeluaran terbesar rumah tangga adalah membelanjai biaya hidup anak di perantauan yang menimba ilmu pendidikan tinggi yang pada umumnya berada di perkotaan.

Keberadaan perguruan tinggi yang pada umumnya di perkotaan menyebabkan golongan terdidik mengumpul di perkotaan. Sementara sebagian besar daerah nusantara terdiri dari pedesaan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menarik minat kaum terdidik tersebut untuk berkiprah di pedesaan namun upaya tersebut tak kunjung memberi hasil. Belum lagi bila kita kaji resistensi dari pemuda lokal setempat yang sering kali memberi perlakuan kontraproduktif terhadap para perantau walau perantau tersebut sebenarnya adalah putra daerah mereka sendiri..

Percepatan Sertifikasi Guru

Kasihan juga melihat para guru di daerah yang akan mengikuti sertifikasi guru ke ibukota propinsi. Di samping biaya transportasi, biaya penginapan, juga mereka harus meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama beberapa hari. Tentu ini tidak efisien dari segi biaya, tenaga danwaktu.

Ada baiknya program sertifikasi guru dikembangkan di daerah kabupaten dengan melaksanakan sertifikasi guru di kabupaten dengan mendatangkan narasumber dan fasilitas lainnya dari ibukota propinsi. Ini akan jauh lebih efektif dan efisien.

Mengenai pelaksana dan fasilitatornya bisa pemerintah daerah kabupaten, lembaga diklat swasta, perguruan tinggi setempat, atau komite sekolah.

Salam reformasi

Rahmad Daulay

8 desember 2010

*   *   *

Akreditasi Sekolah, RSUD dan Puskesmas.

Demi meningkatkan mutu pendidikan nasional maka salah satu program yang sedang dijalankan adalah sertifikasi guru. Namun beberapa pengamatan menunjukkan bahwa sertifikasi guru dikejar oleh para guru hanya demi meningkatkan penghasilannya setiap bulan. Tidak ada selektifitas dan mekanisme terkendali terhadap seorang guru bersertifikasi menyebabkan tujuan luhur sertifikasi guru menjadi jauh panggang dari api..

Tinjauan Pola Rekrutmen Guru Di Daerah

Bila kita bedah anatomi penempatan guru, sebagian besar guru lebih suka bertugas di perkotaan, paling tidak di ibukota kabupaten, daripada di pedesaan. Banyak tinjauan yang menyebabkan kondisi yang seperti itu, mulai dari suasana sosial, keluarga dan fasilitas umum yang mana semuanya masih bisa diterima secara manusiawi..

Diperlukan beberapa upaya agar para guru bisa bertahan lama bertugas di pedesaan. Pola rekrutmen guru saat ini masih bertumpu pada seleksi PNS daerah yang penempatannya juga diatur di daerah. Secara perlahan tapi pasti, para guru yang ditempatkan di pedesaan mulai mengurus pindah ke perkotaan, minimal ke ibukota kabupaten. Yang tinggal mengajar di pedesaan hanyalah yang tidak mampu mengurus pindah atau memang kampung halamannya berada di tempatnya mengajar.

Bahasa Indonesia Riwayatmu Kini

Pada waktu menonton acara salah satu TV swasta tentang bahasa Indonesia, saya dibuat prihatin dengan komentar beberapa pakar bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa keempat setelah bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Apalagi apabila kita melihat iklan lowongan pekerjaan di berbagai media yang sering mencantumkan persyaratan keterampilan bahasa asing terutama bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Mandarin.

Saya melihat penyebab dari terpinggirkannya bahasa Indonesia di negaranya sendiri justru akibat dari para pakar bahasa Indonesia yang berpikiran sempit dan menjadikan bahsa Indonesia sebagai bahasa yang tidak berkembang dan tidak sesuai dengan zaman..

Integrasi UN Dengan SNMPTN, Perlukah ?

 Ujian Nasinal / UN ternyata masih menarik untuk diperbincangkan, terutama setelah Depdiknas merencanakan akan mengintegrasikan UN dengan Seleksi Nasional Masuk PTN / SNMPTN. Tapi, perlukah keduanya diintegrasikan ?

Perlu dipertimbangkan dengan matang rencana integrasi keduanya.

Stop Sertifikasi guru

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan melakukan sertifikasi guru sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas pengajaran dan kualitas penghidupan guru mengingat dengan adanya penambahan tunjangan keahlian guru bagi yang lulus sertifikasi guru maka guru tersebut akan lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan kualitas pengajarannya dan tidak lagi sibuk mencari tambahan penghasilan di luar gajinya karena gajinya yang nauzubillah minim sekali.

Namun, saya melihat walaupun sertifikasi guru sudah merupakan prioritas tapi belum termasuk kategori super prioritas. Malah sertifikasi guru akan semakin menambah kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan dan juga akan menambah kesenjangan distribusi guru antara perkotaan dan pedesaan..

Manajemen Penugasan Guru di Daerah

Baru saja Ujian Nasional berakhir. Dan segala polemik tentang keberadaan UN semoga jangan berakhir secepat itu karena UN masih perlu untuk kita diskusikan. Namun akan lebih efektif lagi apabila UN dikaitkan dengan keberadaan guru dan segala macam hal yang melingkupinya..

Apabila ditanyakan kepada seorang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, apakah jumlah guru di kabupaten tersebut sudah mencukupi ? Jawabannya pasti “Sudah mencukupi”. Tapi apabila disambung dengan pertanyaan kedua, apakah masih banyak sekolah yang membutuhkan guru ? Jawabannya pasti “Banyak”.

Pendidikan tinggi untuk rakyat

(tulisan ini didedikasikan kepada rakyat yang berjuang menyekolahkan anak – anaknya di perguruan tinggi di manapun berada).
 
Pendidikan tinggi sekarang bukan sesuatu yang asing lagi. Pendidikan tinggi sudah akrab dengan kehidupan sehari – hari masyarakat. Hampir dipastikan semua pelajar tamatan sekolah menengah ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, walaupun begitu, cara memperoleh pendidikan tinggi tersebut masih cukup mahal bagi masyarakat menengah ke bawah yang merupakan mayoritas dari seluruh rakyat Indonesia, dan merupakan mayoritas pemilih pada Pemilu dan Pilkada. Berikut ini beberapa cuplikan perjuangan hidup masyarakat dalam menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi.