Transportasi Massal Jakarta : Solusi Kemacetan

Mengatasi kemacetan adalah tantangan utama kepemimpinan Jokowi – Ahok.

Kemacetan terjadi dikarenakan jauhnya jarak antara tempat asal dan tempat tujuan yang ditempuh dengan angkutan darat baik itu kenderaan pribadi maupun kenderaan angkutan umum. Tidak nyamannya angkutan umum dalam berbagai aspek membuat sebagian masyarakat lebih menyukai kenderaan pribadi, toh sama macetnya dan sama tua-tua di jalan. Perbandingan antara jumlah kenderaan dan luas jalan sudah tidak sebanding lagi. Maka terjadilah macet, terutama pada jam tertentu.

Seleksi CPNS Terintegrasi

Di beberapa pemberitaan terlihat adanya seleksi calon PNS di pemerintahan pusat, baik itu kementrian, lembaga maupun BUMN. Biasanya yang bisa mengikuti seleksi tersebut hanya yang berdomisili berdekatan dengan tempat ujiannya yaitu di Jakarta dan sekitarnya. Sebagian darinya yang memiliki kantor perwakilan di daerah bisa melaksanakan ujian di daerah, itupun hanya di perwakilan tingkat propinsi. Bayangkan bila seseorang ingin mengikuti semua seleksi calon PNS di semua instansi pemerintahan pusat, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan ??? Penghematan yang bisa dilakukan hanya pada pendaftaran online yang telah diterapkan oleh beberapa instansi pemerintah pusat.

Setelah itu biasanya akan diikuti dengan pengumuman seleksi calon PNS di pemerintahan daerah.

Tentu dengan seleksi calon PNS yang terkotak – kotak seperti selama ini dijalankan akan memakan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit baik itu biaya dari negara / daerah maupun biaya pribadi peserta seleksi calon PNS.

E-voting dan Pemilu 2014

Dalam pemilihan wakil rakyat maupun pemilihan presiden / kepala daerah yang dipilih secara langsung, masalah yang selalu timbul pasca pengumuman hasil pemilu / pemilukada adalah protes dari peserta yang kalah yang menuduh pemenang melakukan kecurangan dalam hal jumlah suara. Biasanya suara pemenang dituduh curang akibat penggelembungan suara, suara fiktif, suara dobel, TPS fiktif dan lainnya yang semuanya bermuara pada angka – angka pemilih.

Urgensi Pensiun Dini PNS

Dalam beberapa kali dialog antar kandidat calon kepala daerah pemilukada yang dilakukan oleh TV swasta terlontar pertanyaan menarik, terakhir dilontarkan oleh Ramlan Surbakti, dosen Universitas Airlangga Surabaya pada dialog antar kandidat calon walikota Surabaya. Pertanyaan tersebut adalah : “Bagaimana politik anggaran yang akan dilakukan mengingat lebih dari 50 % anggaran APBD merupakan gaji dan belanja pegawai ?”. Hampir semua kandidat menyatakan akan memaksimalkan penerimaan anggaran. Belum ada yang menyatakan akan memangkas belanja pegawai apalagi memangkas gaji PNS, yang tentu apabila ini dilontarkan akan mengurangi dukungan suara dari kalangan PNS dan keluarganya.

Rasanya kurang enak mendengar lebih dari setengah anggaran APBD habis untuk gaji dan belanja pegawai. Berarti hanya kurang dari setengah untuk pembangunan, atau dengan kata lain, kurang dari setengah untuk rakyat non PNS.

Kuota Seleksi CPNS Daerah

Seleksi CPNS daerah baru saja berlalu. Dan sebagaimana hasil dari pengumuman pemenang tahun – tahun sebelumnya, maka tahun terakhir ini pengumuman pemenang CPNS daerah memiliki komposisi di mana para pemenang terdiri dari mayoritas berasal dari perkotaan luar daerahnya dan minoritas adalah berasal dari daerahnya. Bahkan persentase kelulusan dari luar propinsi sudah mulai meningkat. Malah ada pada kategori tertentu 100 % pemenang dari luar daerahnya. Ketimpangan ini selain disebabkan timpangnya kualitas pendidikan antara kota dan desa, juga diakibatkan seleksi yang bersifat nasional di mana peserta dari kota, daerah dan propinsi manapun berhak untuk ikut mengadu nasib bertarung di ujian CPNS daerah tersebut. Para peserta ujian CPNS daerah yang berkualitas yang berasal dari berbagai daerah, termasuk dari perkotaan, mendominasi kelulusan CPNS Daerah. Dan tidak ada kewajiban apabila CPNS daerah yang lulus harus berasal dari daerah tersebut. Otonomi bukan anti daerah lain.

13 Tahun UU Jasa Konstruksi dan Desa Terisolir

UU jasa kini berumur 13 tahun. UU jasa konstruksi yang diterjemahkan lebih jauh lewat 3 peraturan pemerintah dan puluhan peraturan menteri PU sudah seharusnya dievaluasi baik dari segi peraturan itu sendiri maupun efektifitas penerapan di lapangan.

Secara simpel, harus mulai dipertanyakan, terutama di zaman otonomi daerah yang amburadul ini, apakah kualitas infrastruktur sudah semakin berkualitas ? apakah SDM bidang jasa konstruksi sudah semakin meningkat ? Atau pertanyaan yang sebenarnya sebuah ironi, apakah seorang kadis PU daerah lebih banyak mengurusi infrastruktur atau mengurusi dirinya yang bermasalah hukum ? Apakah semua infrastuktur sudah dirancang sebagaimana mestinya ? Sudahkah aturan tentang umur konstruksi dan prosedur kegagalan bangunan sudah diterapkan ?

12 Tahun UU Jasa Konstruksi

Ketika pertama kali berkenalan dengan UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pasal paling menarik adalah pasal tentang kegagalan bangunan dan pembinaan.

Dimulai dari kegagalan bangunan. Sepintas istilah ini berbau istilah kesehatan, menyerupai istilah gagal ginjal, gagal jantung, gagal fungsi. Entah kenapa memakai istilah kegagalan bangunan, kenapa bukan kehancuran bangunan yang tentunya akan lebih mudah dicerna oleh pikiran kaum awam.

Kejadian paling mutakhir tentang kegagalan bangunan adalah amblasnya Jl Martadinata Jakarta dan jebolnya Bendungan Situ Gintung. Ada beberapa komentar yang mempertanyakan kenapa tidak ada satupun pejabat terkait yang dinyatakan bersalah padahal sekilas telah terjadi kerugian negara, padahal pada beberapa kasus konstruksi di daerah ternyata hanya dengan jalan baru yang berlobang sedikit saja yang kemudian diadukan oleh pihak pemerhati sosial kepada penegak hukum ternyata sanggup membuat babak belur dinas terkait di pemerintahan daerah, bahkan di antaranya ada yang masuk penjara.

Kemerdekaan dan Desa Terisolir

Katanya Indonesia sudah merdeka sejak 1945. Katanya kemerdekaan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, ternyata masih banyak rakyat di pedesaan yang harus berjalan kaki puluhan kilometer dari jalan raya terdekat menuju rumahnya. Artinya tidak ada jalur transportasi yang memadai menuju desa mereka. Dan ini jumlahnya ternyata tidak sedikit.

Saya tidak tahu apakah BPS pada waktu sensus penduduk tahun lalu juga mendata jumlah desa tanpa jalur transportasi yang biasa dikenal dengan istilah desa terisolir.

Jakarta Terancam Amblas

Jakarta terancam amblas, ini berita yang sudah cukup lama. Centi demi centi tanah Jakarta mengalami penurunan. Namun amblasnya jl RE Martadinata mengembalikan ingatan tentang ancaman amblasnya Jakarta.

Ditinjau dari segi peraturan UU Jasa Konstruksi, maka amblasnya jalan tersebut termasuk kategori kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan bisa disebabkan oleh kesalahan penyedia jasa konstruksi (konsultan perencana konstruksi, pelaksana / pembangun konstruksi ataupun konsultan pengawas konstruksi) ataupun pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah yang membidangi konstruksi). Ataupun malah tidak ada pihak yang disalahkan karena diakibatkan oleh kondisi alam dan lingkungan. Pihak yang diberi hak untuk menentukan siapa yang salah adalah tim penilai ahli. Masa pertanggungan kegagalan bangunan ditentukan oleh konsultan perencana konstruksi dan seharusnya diatur jelas di dalam kontrsk konstruksi.

10 Tahun UU Jasa Konstruksi

Tanpa terasa UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah berumur 10 tahun pada 7 mei yang lalu. Sebuah umur yang kalau dihitung secara politik telah melalui 2 periode pemilu atau pilkada. Dan hampir sama tuanya dengan reformasi.

Pertanyaan pertama yang menggelisahkan batin saya adalah berapa banyakkah atau berapa sedikitkah para pelaku jasa konstruksi, mulai dari birokrat jasa konstruksi (kepala dinas, pejabat pembuat komitmen / pimpro, panitia lelang), perusahaan pelaksana jasa konstruksi, perusahaan konsultan jasa konstruksi, tenaga ahli konstruksi, tenaga trampil konstruksi dan yang tak kalah pentingnya adalah penegak hukum, yang sudah kenal dan paham tentang UU Jasa Konstruksi tersebut ?

Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

Sebagai salah satu implementasi dari PP nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi maka dibentuklah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang strukturnya berada di pusat dan daerah propinsi yang komponennya terdiri dari wakil asosiasi jasa konstruksi, asosiasi jasa konsultan konstruksi, pemerintah propinsi dan perguruan tinggi. LPJK walaupun dibentuk oleh Departemen PU namun posisinya merupakan lembaga nondepartemen setingkat departemen. Sedangkan di tingkat kabupaten / kota dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota (TPJK Kabupaten / Kota) yang struktur vertikal ke atasnya adalah TPJK Propinsi dan TPJK Nasional. TPJK Kabupaten / Kota hanyalah sebuah Tim yang dipimpin oleh Asisten Bidang Pembangunan Pemda dan beranggotakan pimpinan instansi pemda yang mengelola pembangunan jasa konstruksi. Karena hanya bersifat sebuah Tim maka TPJK Kabupaten / Kota bergerak tidak efektif dan malah cenderung hanya sebuah nama tanpa aktifitas. Programnya sendiri yang bersifat pembinaan menjadi terabaikan. Bagaimana tidak terabaikan, tugas sebagai Tim tersebut kalah prioritas dengan tugas pembangunan jasa konstruksi itu sendiri. Belum lagi tersedotnya energi dan waktu para instansi pelaksana jasa konstruksi dalam menghadapi penyimpangan – penyimpangan yang terjadi di lapangan membuat tugas – tugas pembinaan menjadi semakin terlupakan.

Dinasti Politik

Belakangan ini dinasti politik banyak dibicarakan, baik itu dinasti politik nasional maupun dinasti politik daerah.

Bukan hanya politik yang terkena dinasty pobia ini, di bidang lain juga ada. Beberapa artis bintang film dan penyanyi beken banyak berasal dari dinasti artis. Beberapa pengusaha beken juga berasal dari dinasti bisnis. Dan beberapa politisi handal dan beken juga berasal dari dinasti politik.

Dinasti seharusnya tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahan seharusnya adalah kualitas dan kapasitasnya.

Hormon Kebun (Fiksi Politik)

..

(Cerita ini hanya fiksi belaka, namun mengandung harapan terselubung).

Konon kabarnya, pak Fulan, nama samaran, seorang PNS senior, golongan tinggi, di suatu pemda. Seperti biasanya, setiap awal tahun sering mojok di kantin pemda. Mutasi tahunan pemda membuatnya gundah gulana, walau dari segi materi sebenarnya beliau sudah memiliki lebih dari cukup.

Sudah lama kami sering mengharungi dunia kantin sebagai ladang komunikasi baik itu yang bersifat positif maupun negatif.

Pak fulan sudah lama ingin menjadi orang nomor 1 di suatu instansi pemda, namun apa daya beliau selalu “kalah tender” dengan pesaingnya. Sehingga beliau hanya dapat jabatan bukan nomor 1. Dan itu tidak begitu memuaskan batinnya.

Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terpadu

 ..

Sekarang lagi hangat – hangatnya membicarakan Direktorat Jenderal Pajak, selain penggajian remunerasi, juga karena skandal pajak kelas teri bang GT (big fishnya siapa ya ???).

Apa itu pajak ? Pajak akan selalu dikaitkan dengan kepemilikan aset dan kekayaan serta penghasilan, baik secara pribadi maupun badan usaha / perusahaan.

Secara pribadi dikenal yang namanya pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kenderaan bermotor dan lain sebagainya. Secara perusahaan dikenal pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak impor dan lain sebagainya.

Seandainya diperbolehkan memilih, seseorang akan bayar pajak atau tidak, hampir bisa dipastikan semua orang akan memilih tidak perlu bayar pajak. Namun peraturan menyatakan bahwa semua orang wajib dikenakan pajak.

Warteg, Pajak dan Preman

Warteg akan dikenakan pajak ???  He... he.... aja – aja ada deh.

Pajak warteg menunjukkan betapa negara masih belum mampu menarik pajak secara maksimal dari para pengusaha kelas kakap sehingga timbul pemikiran untuk tarik saja pajak dari pengusaha paling lemah yaitu warteg.

Bisa saya bayangkan ketika para petugas pajak mencoba menarik pajak dari pengusaha warteg yang pada umumnya ibu – ibu, bisa – bisa akan terkena sumpah serapah.

Terlepas dari itu semua, perlu waktu untuk kita semua tentang kewajiban bayar pajak dari warteg. Alih – alih untuk dikenakan pajak, seharusnya warteg sebagai pengusaha lemah harusnya dibantu permodalannya dan dibebaskan dari segala macam pajak.

Dokter Spesialis Masuk Pemda

Salah satu kendala pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah adalah tidak adanya dokter spesialis, terutama rumah sakit umum daerah yang jauh dari perkotaan. Biasanya pihak pemda menawarkan gaji tinggi, lebih dari 5 kali lipat dari gaji direktur RSUD tersebut, bahkan lebih dari 4 kali gaji kepala daerah untuk mendatangkan dokter spesialis dari kota untuk bertugas di RSUD.

Adalah masuk akal apabila seorang dokter spesialis tidak ada yang mau dipanggil ke RSUD dengan gaji standar padahal dengan berpraktek di rumahnya atau di rumah sakit swasta di perkotaan bisa memperoleh penghasilan yang tinggi.

Namun, apakah jalan satu – satunya adalah dengan memberi gaji yang berlipat ganda tersebut ???

Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Bencana datang lagi. Kali ini gunung merapi dan gempa tsunami pulau Mentawai mendera saudara – saudara kita. Birokrasi pusat dan daerah yang bertugas untuk menangani bencana seperti tergagap menjalankan tugasnya. Untuk sementara kambing hitamnya adalah faktor alam, peralatan yang sudah usang, keterbatasan dana, birokrasi tata kelola keuangan negara yang tidak lincah, pengadaan barang / jasa yg dibutuhkan yg berbelit – belit, SDM yang tidak terlatih dan berbagai alasan lainnya yang membuat miris para pengamat.

Harus diakui bahwa faktor alam cukup memberi kontribusi dalam lambannya penanganan pasca bencana. Tidak semua posisi bisa dilalui kenderaan, sebagian besar hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki yang jaraknya bisa mencapai puluhan kilometer.

Otonomi daerah dan mubazzirisme peraturan daerah

Otonomi daerah banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan takyat. Salah satu kewenangan yang diberikan melalui perangkat hukum yang bernama Peraturan Daerah.

Tapi dalam penerapannya banyak terjadi produk hukum peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Dan ini sedang ditertibkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Yang akan saya soroti adalah banyaknya terjadi mubazzirisme dalam penerbitan peraturan daerah.

Indonesia sehat

INDONESIA SEHAT

Di beberapa ruas jalan sering ditemui spanduk yang berbunyi “Rakyat sehat negara kuat”. Pada beberapa apotik ditemui tulisan “Indonesia sehat 2010”. Dan di beberapa pedesaan ditemui slogan “Desa Siaga Sehat”.

Ada apa dengan kesehatan ? Atau hanya sebuah komoditi sesaat ?

Kesehatan masyarakat tidak bisa terwujud hanya dengan program atau slogan ataupun kegiatan yang bersifat top down lainnya. Kesehatan masyarakat melekat pada kepribadian dan keseharian dari masing – masing individu rakyat. Dan bagaimana menilai kepribadian dan keseharian dari masing – masing individu tersebut secara primordial dan secara primitif langsung terlihat dari kamar mandinya. Ah masa  sih ?????

UMP DKI : antara tantangan dan peluang

UMP DKI tahun 2012 sebesar 2,2 juta rupiah. Beberapa pengusaha protes dan berencana utk merelokasi pabriknya, merumahkan atau PHK sebagian buruh..

Pada beberapa dialog di media elektronik terungkap bahwa keluhan terbesar perusahaan ternyata bukan upah buruh tapi lebih pada buruknya infrastruktur dan biaya politik dan bila kedua masalah ini bisa diatasi maka perusahaan bisa menggaji lebih besar para buruhnya.

Bila dilihat ke sisi lain ternyata sebagian besar buruh ternyata tidak tinggal di DKI, tapi masih di sekitar Jabodetabek yang memiliki standar biaya hidup yang mirip DKI. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan terutama karena para buruh terdidik yang tak mau disebut buruh tapi karyawan atau dengan istilah yang lebih keren yaitu para profesional, biasanya memiliki kenderaan sendiri pergi ke tempat kerja.

Jalan hancur akibat transportasi laut tak berfungsi

   

Konon kabarnya, sebagai sebuah ritual kenegaraan, pemerintah daerah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dihadiri oleh perwakilan desa, kelurahan, kecamatan dan unsur dinas teknis. Muncullah banyak usulan rencana pembangunan yang biasanya didominasi oleh pembangunan jalan atau rehab jalan. Hasil musyawarah tersebut dibawa ke forum musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten. dengan beberapa tahapan maka jadilah APBD (anggaran perencanaan dan belanja daerah) pada pemda dan sebagian diusulkan di APBN 9anggaran pendapatan dan belanja negara) pada pemerintah pusat..

Proyek infrastruktur pada APBD oleh pemda melalui dinas teknis melaksanakan tender untuk menentukan siapa perusahaan yang akan melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan. Singkat cerita maka pemenang tender melaksanakan pembangunan jalan dan setelah selesai dilaksanakan pembayaran dan jalan tersebut digunakan sebagai urat nadi perekonomian daerah.

Nostalgia tanam paksa kumpeni Belanda

 Pada masa penjajahan kumpeni Belanda, pernah terjadi politik tanam paksa di mana rakyat inlander dipaksa menanam beberapa komoditi di antaranya perkebunan tebu. Hasil dari politik tanam paksa ini membuat kas negeri Belanda melimpah ruah. Dan mungkin mereka merasa bahwa kaum inlander sangat berjasa terhadap melimpahnya kas negara mereka sehingga mereka memberikan balas jasa berupa politik etis yaitu memberikan pendidikan setingkat SD kepada golongan masyarakat tertentu yang termasuk kategori elit pada masa itu dan mereka pekerjakan pada perusahaan mereka..

  

Kata kunci yang akan dibahas adalah tanam paksa menghasilkan kas negara melimpah.

 Bila kita bandingkan antara zaman kumpeni belanda dan zaman sekarang, luas perkebunan sekarang jauh lebih luas dari luas perkebunan tanam paksa zaman dulu, tapi kas negara sekarang tidak berarti apa apa dari kontribusi perkebunan dan tidak seperti perkebunan tanam paksa zaman kumpeni Belanda yang bisa membuat kas kumpeni Belanda melimpah ruah.

Wilayah Permukiman Berbasis Lingkungan Hidup

 

Maraknya produksi polusi lingkungan serta perambahan menjadikan hutan menjadi begitu vital dalam mempertahankan kehidupan di bumi. Dikembangkanlah berbagai macam peraturan yang membawa konsekuensi mempertahankan hutan dalam upaya menjadikannya paru – paru dunia. Sebagai akibatnya adalah stagnannya pengembangan permukiman baru sementara laju pertumbuhan penduduk demikian cepat. Maka berdesak – desakanlah para manusia di wilayah tempatnya bermukim..

Malah dalam beberapa kesempatan pernah ada kritikan kenapa lingkungan hidup dan hutan begitu dilindungi sementara manusia yang hidup di dalamnya tak pernah dilindungi. Sebagai contoh adalah penetapan sebuah kawasan hutan menjadi hutan lindung tapi ternyata di dalam kawasan hutan lindung tersebut terdapat desa terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Maka secara hukum para penduduk desa tersebut di larang menetap di desanya karena masuk dalam hutan lindung. Kalaupun mereka diizinkan tinggal di sana akan tetapi mereka akan seterusnya lalu lintasnya hanya berjalan kaki saja karena dilarang membangun sesuatu dalam kawasan hutan lindung.

Kota Metropolitan Baru

Pemerintah pusat sedang mempersiapkan kebijakan pembentukan kota metropolitan baru yaitu Medan, Denpasar dan Makasar. Ini kabar yang cukup menggembirakan sebagai bentuk dari pemerataan pembangunan serta salah satu upaya meredam tingginya laju urbanisasi ke Jakarta..

Namun, mestinya bukan hanya 3 kota tersebut saja karena beberapa pulau lain seperti kalimantan dan Papua jelas merasa tidak puas. Mestinya semua pulau besar memiliki calon kota metropolitan baru, seperti Kalimantan yang selama ini disebut – sebut sebagai calon kuat pulau yang akan menjadi tempat domisili calon ibukota negara. Dan juga Papua yang merupakan pulau paling timur Indonesia dan memiliki kekayaan mineral. Semua pulau besar harus memiliki calon kota metropolitan baru.

Tentunya sebagai sebuah kota metropolitan maka biaya hidup akan meningkat. Maka sudah selayaknya ibukota propinsi dipindahkan dari calon kota metropolitan tersebut. Calon kota metropolitan selayaknya dipimpin oleh gubernur metropolitan.

Salam reformasi

Rahmad Daulay

2 februari 2011.

*   *   *

Manajemen sampah

 Ada apa dengan sampah ?

 Sering kita mengapresiasikan sampah sebagai barang kotor, sisa – sisa pengolahan, barang tak berguna. Beberapa sumpah serapah sering mengutip kata sampah. Bahkan orang tak berguna sering dicap sampah masyarakat..

 Sampah biasanya dibuang ke tong sampah, bak sampah, ke paret, ke saluran air, ke sungai, sebagian lagi dibakar sendiri.

 Ketika kehidupan semakin komplek, terutama di perkotaan, sampah semakin menjadi masalah. Oleh pemda dibentuklah instansi yang membidangi kebersihan, ditetapkanlah lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Ditetapkanlah proyek pembuangan sampah, pengangkutan sampah, pembakaran sampah, mesin pembakar sampah, petugas pengangkut sampah, sampai pada jabatan – jabatan yang membidangi sampah. Ditetapkan anggaran pengelolaan sampah. Kesemuanya demi sampah.

Pertambangan dan logika panen mangga

Alkisah, konon kabarnya, seseorang memiliki pohon mangga di depan rumahnya. Dan pada waktu itu memang sedang musim mangga, dan pohon mangganya ikut berbuah dengan lebatnya. Sang pemilik pohon merasa tidak mampu untuk memanen sendiri buah mangga tersebut. Maka dicarilah orang yang bisa memanen pohon mangga tersebut. Ada dua orang yang menyanggupi, yang satu meminta bayaran 200 ribu, yang satu lagi meminta bagian 25 % dari jumlah keseluruhan buah yang dipanen. Mengingat pemilik pohon mangga tersebut bukanlah orang yang berkecukupan dan dia tak punya uang 200 ribu maka jatuhlah pilihan pada orang yang meminta bagian 25 % tersebut. Bayangkan apabila orang yang disuruh memanen tersebut meminta bagian 75 % atau lebih, akankah pemilik mangga itu akan menyetujuinya ? Saya rasa selagi orangnya masih waras maka pemilik mangga akan lebih suka membiarkan mangga tersebut membusuk di pohonnya atau menebang saja pohonnya untuk mendapatkan buahnya..

Kita mulai dari sampah

Bagaimana akibat dari banjir Jakarta beberapa waktu yang lalu ? Mengerikan. Dan ini juga telah terjadi di banyak tempat..

Sudah banyak analisa para pakar untuk menyelesaikan masalah banjir, ada yang menawarkan penyelesaian di hulu sungai dengan penghijauan, ada yang menawarkan penyelesaian di hilir sungai dengan sistem drainase dan jaringan irigasi pemecah debit air.

Balada Aktifs Lingkungan Cilik

Budi, demikianlah namanya, anak kecil tetangga rumahku. Orangnya masih sekolah di tingkat Sekolah Dasar, namun pikirannya sudah seperti orang dewasa.

“Kenapa sungai bisa banjir, bukankah air hujan harusnya terserap tanah ?”

“Kenapa hutan bisa gundul. Bukankah rumput bisa tumbuh sendiri ?”

Dan puluhan pertanyaan lainnya yang sulit untuk kuterangkan untuk anak kecil seperti dia.

Sore ini, kulihat di menanami buah jambu di pot plastik, jumlahnya belasan..

“Aku akan menanami semua hutan gundul” katanya ketika kudekati.

“Hutan gundul kan luas” tanyaku.

BP Migas dan Setetes Oli

Ada apa dengan bangsa ini ? Keberadaan BP Migas dengan UU yang mendasari pembentukannya ternyata dilaksanakan dengan melanggar konstitusi negara. MK sebagai lembaga negara yg berwenang menyatakan bahwa keberadaan BP Migas melanggar konstitusi negara..

Ada apa dengan negara ini ? Jangan – jangan masih banyak UU dan organisasi kenegaraan yang ternyata tidak sesuai dengan konstitusi namun karena belum ada pihak yang melakukan pengaduan ke MK maka semuanya masih berjalan mulus.

Hiruk pikuk pasca pembubaran BP Migas sampai sekarang belum juga usai. Sementara kontrak migas menuntut secepatnya kejelasan tentang kelangsungan kontrak mereka dan kelanjutan proses teknis pengelolaan migas.

Satu abad Muhammadiyah

Satu abad merupakan umur yang sakral. Dan ketika Muhammadiyah telah genap berumur satu abad, tentu umur ini merupakan momentum sakral untuk mengenang kembali semua yang telah dilakukan sebagai gerakan dakwah dan sosial serta introspeksi untuk menyusun strategi ke depan.

Sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah memiliki sekolah dan perguruan tinggi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara. Sebagai gerakan sosial memiliki rumah sakit dan balai pengobatan yang juga menyebar di seluruh nusantara. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

TKI dan Potensi Dana Negara Arab

Ketika menyebut kata “Negara Arab” maka pikiran kita akan memprioritaskan pada ingatan tentang TKI dengan segala dukanya.

Saya tidak akan membahas tentang TKI. Saya justru akan memberi alternatif penyelesaian atas usulan penghentian TKI untuk selama-lamanya.

Rezim Hosni Mubarak jatuh dengan dugaan memiliki kekayaan yang setara dengan 650 trilyun. Hampir setara dengan sepertiga kali hutang luar negeri kita. Namun rezim Hosni Mubarak juga meninggalkan warisan peraturan yang mewajibkan minimal 51 % saham pertambangan terutama minyak harus dimiliki oleh negara. Tentunya antara kekayaan dan peraturan tersebut memiliki kaitan erat.

Pasar Inpres Jilid 2

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis bertanian maka pemerintahan orde baru membuat program pembangunan pasar di pedesaan yang sering dikenal dengan nama proyek pasar inpres.

Proyek pasar inpres tersebut sudah lama berlalu. Mungkin para pelaku ekonomi yang memanfaatkan langsung pasar inpres tersebut sudah lupa sejarahnya. Kini jumlah penduduk semakin bertambah. Daerah permukiman dan pedesaan juga sudah bertambah. Desa – desa lama sudah berobah status menjadi kelurahan, beberapa di antaranya sudah menjadi kota. Perbandingan antara jumlah pasar dengan jumlah penduduk sudah tidak sebanding lagi.

Radikalisme Keagamaan dan Swasembada Pangan

Alkisah, konon kabarnya, pada masa penjajahan Belanda, ada sebuah daerah yang secara turun temurun dipimpin oleh seorang kepala suku yang dibekali dengan kemampuan ruhani dan mistisme yang membuatnya sangat kharismatik. Daerah itu adalah penghasil rempah – rempah dan sudah lama menjadi incaran kumpeni Belanda. Dengan taktik bisnis dan politiknya secara perlahan tapi pasti kumpeni Belanda berhasil menguasai kehidupan ekonomi daerah tersebut.

Hal ini jelas mengusik ketenangan kehidupan sosial warga. Mulailah muncul semangat heroisme untuk mengusir kumpeni Belanda. Pembicaraan sudah mulai mengarah ke peperangan. Dan akhirnya dilakukan rapat massa dan menghadirkan kepala suku. Semua warga menyampaikan pendapatnya yang bermuara pada kesediaan berperang melawan kumpeni Belanda.

Tapi apa sikap kepala suku ?

Pemekaran Daerah VS Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Beberapa waktu belakangan ini pemberitaan tentang rencana dan tuntutan pemekaran daerah sepi tiada berita. Ini akibat dari kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menunda seluruh rencana pemekaran daerah baru.

Apa sebenarnya yang dicari dari rencana pemekaran daerah baru ?

Bagi kalangan pejabat birokrasi, tentu pemekaran akan memberikan peluang jabatan – jabatan baru yang lebih tinggi, apalagi bila dia ternyata adalah putra daerah pemekaran tersebut. Bagi pengusaha akan memberi peluang proyek baru dengan mempergunakan sentimen kedaerahan. Bagi masyarakat tentunya akan membawa harapan baru akan adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama di sekitar ibukota daerah pemekaran.

Preventif Alami Tanah Longsor

Konon kabarnya, pada suatu daerah tepian sungai di lereng sebuah bukit, di lereng tersebut melintas jalan raya di mana jalan tersebut merupakan bekas lereng yang dipotong untuk menjadi sebuah jalan. Akibatnya di jalan tersebut sering terjadi longsor pada waktu hujan. Selain itu tepi sungai juga terjadi abrasi akibat sungai sering meluap dan mengikis dinding tanah pinggir jalan sebelah sungai. Maka oleh instansi pemerintah yang membidangi infrastruktur, dibuatlah dek penahan untuk menahan tanah pinggir sungai agar tidak rusak oleh terjangan arus sungai. Namun apa daya, alam memang memiliki kekuatan yang tidak terprediksi. Arus sungai secara perlahan terus merusak struktur dari dek penahan pinggir sungai tersebut untuk kemudian menerjangnya dan hancurlah sudah dek penahan pinggir sungai tersebut.

Namun, pada jarak beberapa puluh meter, ternyata ada daerah pinggir jalan sebelah sungai yang ternyata tidak diberikan dek penahan karena  ada serumpunan bambu yang tumbuh di tempat tersebut. Serumpunan bambu tersebut berdiri kokoh seakan tak memperdulikan apapun perilaku alam. Tanah di sekitarnya tetap bertahan kokoh tanpa terpengaruh terjangan aliran sungai seberapa besarpun luapannya. Sang perencana konstruksi dek penahan tersebut seakan tahu bahwa tanah sekitar rumpun bambu tersebut tak perlu diberi dek penahan karena sudah dicover oleh keberadaan rumpun bambu.

Manajemen TKI

TKI katanya penyumbang devisa yang cukup besar Indonesia. Namun banyak kisah sedih di balik layar, sebagian di antaranya terkespos di media, seperti penyiksaan, pemerkosan, disetrika bahkan sebagian di antaranya ada yang mati.

TKI, sama saja dengan pekerja lainnya, seharusnya memiliki standar keterampilan yang memadai. Saya yakin semua kisah suram TKI bermula dari keterampilan yang di bawah standar. Mungkin nyuci pakaian kurang bersih. Mungkin menjaga bayi tidak mahir. Mungkin masak makanan kurang matang. Mungkin menyapu tidak bersih. Dan banyak kemungkinan lainnya. Malah beberapa informasi menyebutkan bahwa sebagian TKI tidak bisa baca tulis dan berbahasa Indonesia. Bisa dibayangkan dengan keterampilan yang di bawah standar mereka mengadu nasib bekerja di negeri orang, padahal dengan keadaan yang demikian bekerja di dalam negeri saja bisa berujung tidak baik.

Pemahaman Keliru Tentang Zakat

Bulan puasa ramadhan sudah mendekati masa akhir bulan, sebentar lagi 1 syawal akan tiba. Biasanya umat Islam akan disibukkan dengan ritual pembayaran zakat fitrah.

Saya melihat ada kekeliruan kolektif dan sistematik tentang zakat di kalangan umat Islam. Kewajiban zakat lebih terfokus pada zakat fitrah saja, sementara zakat mal (zakat harta) sangat terlupakan. Apalagi fikih tentang zakat mal masih seputar pada zakat padi, zakat ternak dan sejenisnya. Zakat mal belum dikembangkan pada perkembangan kekinian dan masa depan. Perlu dikembangkan fatwa, ijtihad, ijma ataupun bentuk hukum lainnya yang mengembangan jenis – jenis zakat harta. Dan ingat, akumulasi zakat harta apabila berhasil dikumpulkan, bisa melebihi jumlah pajak bumi dan bangunan.

Preman

Konon kabarnya, pada suatu hari, sebuah mobil mewah mencoba berjalan melawan arus lalu lintas karena dari persimpangan tersebut sudah dekat dengan rumahnya, dari pada mutar lagi lebih baik melawan arus sedikit saja, pikirnya. Seorang petugas bidang lalu lintas langsung menyetop dan menghampiri dan menyuruh agar mobil mewah tersebut agar berjalan mengikuti arus walaupun rumahnya sudah dekat. Tapi apa daya, sang pemilik mobil mewah tak perduli dan berusaha berjalan terus. Kejadian tersebut terlihat oleh seorang preman yang biasa menjadi KPD (kepala preman daerah) dan biasa mengutip “uang keamanan” di sekitar tempat tersebut. Sang preman langsung membantu pak polisi dengan memukul mobil mewah bagian depan persis di depan sopir tersebut. Dengan kejadian tersebut langsung si pemilik mobil mewah banting stir dan mematuhi arus lalu lintas berjalan memutar dulu untuk menuju rumahnya.

Kejadian di atas menunjukkan sebenarnya preman, dengan berbagai stempel yang melekat di dirinya, memiliki sebuah potensi yang tidak dimiliki oleh kita semua. Potensi itu bernama “NYALI”. Preman memiliki nyali yang lebih kuat daripada kita – kita.

Reboisasi Hutan Sederhana

Banjir di mana – mana, sungai meluap di mana – mana, tanggul jebol di mana – mana. Dan di media elektronik disebutkan bahwa banjir terjadi akibat penggundulan hutan dan perlu dana puluhan trilyun untuk melakukan reboisasi seluruh hutan yang rusak.

Kenapa begitu mahal untuk melakukan reboisasi hutan ?

Untuk mengembalikan hutan ke kondisi semula jelas sangat mahal karena dibutuhkan tanaman khusus dan cara menanam serta pemupukan terus menerus sampai hutan tersebut kembali ke kondisi semula.

Banjir dan Sedimentasi

Saya terkesima dengan berita di media elektronik yang memberitakan bahwa salah satu daerah langganan banjir di Jakarta ternyata tidak terkena banjir setelah sungai dan saluran air di daerah tersebut dibersihkan dari sampah dan lumpur. Artinya bahwa apabila air diberi ruang mencukupi untuk mengalir maka banjir tidak akan terjadi.

Memang cukup mengherankan banjir yang terjadi di beberapa daerah perkotaan di mana hanya hujan beberapa jam saja sudah menyebabkan banjir padahal saluran air dimensinya mencukupi dan sungai berada di dekat daerah banjir tersebut. Saya sendiri pernah terjebak banjir yang disebabkan hujan yang turun belum sampai satu jam dan sekitar 200 meter dari tempat tersebut ada sungai besar yang akan sanggup menampung hujan selebat apapun.

Transmigrasi Laut dan Satgas Laut Sukarela

Jales veva jaya mahe, demikianlah sebuah slogan yang sering saya dengar dan pelajari waktu belajar di sekolah dasar. Saya selalu teringat pada slogan tersebut ketika masalah illegal fishing diperdebatkan di media elektronik yang katanya telah merugikan negara ratusan trilyun setiap tahun. Kita cukup trampil dalam memperkirakan jumlah kerugian negara tapi kita tak pernah trampil dalam memperkecil kerugiannya.

Di laut kekayaan kita dicuri orang, sementara di darat kita saling sikut – sikutan memperebutkan rezeki yang sangat terbatas. Di laut kita kekurangan orang sementara di darat kita kelebihan orang.

Sayembara Konsep Politik Murah Meriah

Diperkirakan suhu politik menuju pemilu 2014 akan semakin tinggi. Tingginya tensi politik ini dibarengi dengan akan semakin tingginya tensi korupsi pusat dan daerah. KPK walaupun memiliki kewenangan luar biasa tapi tidak efektif dari segi rentang kendali akibat keterbatasan kelembagaan yg hanya ada di pusat dan staf yang sangat terbatas..

Di media massa sudah terlalu banyak ide dan konsep untuk memberantas korupsi terutama korupsi politik, namun karena hanya sebatas wacana dan tidak mewujud dalam sebuah sistem dan peraturan maka wacana tersebut tinggal wacana saja. Bahkan rencana revisi UU pemilu dan pilkada kurang mendapat sambutan yang berarti. Apatisme terhadap pemberantasan korupsi terutama korupsi politik masih sangat dominan.

Bagaimana menembus kebuntuan dan apatisme ini ?

KPK (untuk kesekian kalinya)

Kembali KPK bergesekan dengan Polri, insiden jum'at malam 5 oktober 2012. Saya tidak tahu apakah istilah insiden tepat utk digunakan, atau apalah istilahnya, yg pasti situasinya tidak baik.
Sangat sulit utk mengambil posisi tidak mendukung KPK terutama setelah melihat perkembangan terakhir ini, namun kita semua tidak boleh meninggalkan objektifitas dalam melihat perkembangan gesekan ini.

Benarkah KPK dilemahkan ? Bernarkah KPK diserang ? Kalau Polri yg dilemahkan kenapa tidak ada yg mendukung ? Seolah kalau mendukung KPK maka kita menyalahkan Polri ? Seolah kalau mengkritisi KPK maka akan dicap anti pemberantasan korupsi dan anti reformasi..

Raskin dan Pencegahan Korupsi

Apa itu raskin ?

Raskin adalah singkatan dari Beras Miskin yaitu beras yang diberikan kepada rakyat kategori miskin dengan kriteria tertentu dan membayar beras tersebut dengan harga jauh di bawah harga pasar. Raskin dikelola oleh Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini aparat kecamatan dan desa. Distribusi dilakukan oleh aparat desa dan rakyat membayar kepada aparat desa tersebut..

Misi dari proyek raskin adalah mulia yaitu membantu kehidupan rakyat kecil. Namun, berdasarkan informasi dari mbah Google, ternyata tunggakan pembayaran raskin mencapai belasan dan puluhan milar perprovinsi. Dan berdasarkan informasi di lapangan, macetnya pembayaran raskin justru bukan di tangan rakyat tapi pada aparat negara di berbagai tingkatan. Raskin yang harganya hanya sekitar Rp. 1.600 perkg malah jadi masalah kecil tapi memiliki sebaran yang luas dan hampir merata di seluruh kabupaten.

Hapus Pajak Kecil

Tahun anggaran 2011 telah berlalu. Waktunya introspeksi tentang masa lalu di tahun 2011 dan kali ini fokus ke masalah pajak..

Berapa target pajak tahun 2011 ? Kalau tidak salah sebesar 763 trilyun rupiah. Berapa pencapaian pajak tahun 2011 ? Entahlah.

Apakah realisasi pajak tahun pertahun sudah pernah dibedah dari berbagai aspek terutama dari aspek pengelompokan pajak berdasarkan besaran pajak yang harus dibayar ? Apakah 100 besar orang terkaya di Indonesia sudah membayar pajak dengan baik dan benar ? Apakah 100 besar perusahaan terkaya di Indonesia sudah membayar pajak dengan baik dan benar ?

Bayar Pajak dan Retribusi Online

Berapa kira-kira omzet bisnis hotel, restoran dan hiburan dalam satu tahun di negeri ini ? Tentunya jauh lebih besar dari kasus simulator sim dan hambalang. Namun pernahkah dipikirkan bila omzet aktual dibayarkan pajak dan retribusinya tanpa proses akal-akalan, seberapa besar kira-kira jumlah besaran pajak dan retribusinya ???

Dalam penyusunan rancangan APBN tahun 2013 pemerintah diminta menggenjot pemasukan negara dari sektor pajak dan permintaan ini dihantui oleh besarnya dugaan kebocoran pajak.
Kebocoran pajak ini terutama disebabkan oleh proses perhitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan secara manual sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan baik yg disengaja ataupun tidak disengaja.

Dahlan, Jokowi, lalu apa ?

Publik kembali terkaget-kaget dengan fenomena politik terkini. Jokowi-Ahok menang dalam putaran pertama pemilukada DKI walau KPU belum menetapkan hasilnya.

Sebelumnya publik juga terkaget-kaget dengan sepak terjang Dahlan Iskan yang menempati salah satu kementrian terbasah.

Apa yang dikagetkan ?

Pemilukada Serentak

Beberapa wacana yang sering terangkat ke permukaan tentang penghematan biaya pemilukada adalah usulan pelaksanaan pemilukada serentak. Kendala yang dihadapi adalah perbedaan periodesasi masa jabatan para kepala daerah antar pemerintah daerah yang berbeda – beda.

Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan menggeser pelaksanaan pemilukada disamakan dengan jadwal pemilu sekali 5 tahun. Apabila masa jabatan seorang kepala daerah telah habis masa jabatannya maka Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang pejabat kepala daerah. Namun hal ini juga mendapat kendala di mana yang apabila rentang waktu yang ada menyebabkan masa jabatan pejabat kepala daerah bisa mencapai 4 tahun. Tentu ini juga tidak baik untuk kesehatan demokrasi.. 

Pengusaha dan Club Olahraga Binaan

Akhir – akhir ini kita semua sedang demam olahraga, tak lain dan tak bukan adalah dengan prestasi sepakbola timnas Indonesia yang menunjukkan kelasnya. Ini merupakan berkah di tengah berbagai masalah yang melanda bangsa ini..

Dalam berbagai diskusi dengan teman – teman, diambil kesimpulan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memformulasikan pembinaan keolahragaan negeri ini. Kelembagaan olahraga mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dinas pemuda dan olahraga daerah, organisasi keolahragaan, organisasi ekstrakurikuler sekolah dan perguruan tinggi, serta kelembagaan lainnya harus memanfaatkan momentum ini.

Impor Garam

Garam ternyata diimpor, ini namanya bikin malu negara. Apa kata dunia ? Apa kata malaysia ? Ssssssssssssssttttttttt, jangan – jangan ngimpornya dari malaysia, apa iya ?

Lautan kita begitu luas, lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia merupakan lautan, volumenya sanggup menenggelamkan seluruh daratan Indonesia. Pantainya juga panjang, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Dengan luas laut dan panjang garis pantai yang tak tertandingi ini ternyata kita mengimpor garam, walaaahhhhh.........

Dokter Dari Desa

Dokter masuk desa, itu biasa. Kalau dokter dari desa ??? Ini yang luar biasa..

Mohon maaf sebelumnya kepada para kakanda dan rekan yang berprofesi dokter, tulisan ini semata – mata demi kepentingan rakyat pedesaan yang jauh dari pelayanan kesehatan yang mencukupi.

Siapakah seorang dokter sekarang ??? Dilihat dari pembiayaannya untuk menempuh pendidikan kedokteran maka tidak menungkinkan bagi orang tidak mampu untuk menempuh pendidikan kedokteran, hampir bisa dipastikan merupakan merupakan dari kalangan yang berkecukupan. Dan biasanya kalangan yang berkecukupan pasti berasal dari daerah perkotaan, minimal dari ibukota kabupaten. Nah, dengan asal muasal yang demikian, apakah mungkin seorang dokter secara sukarela mengabdi di daerah pedesaan apalagi desa terpencil seperti pedalaman Papua ???

Jalur Khusus PNS Untuk Putra Terbaik Bangsa

Beberapa waktu yang lalu saya membaca pada tulisan berjalan di salah satu stasiun TV swasta bahwa pemerintah akan mengangkat para atlet berprestasi nasional dan internasional untuk menjadi PNS pada tahun 2009. Ini merupakan terobosan baru di tengah kemerosotan prestasi olah raga kita dan merupakan terobosan baru dalam sistem rekrutmen PNS. Dengan cara ini diharapkan SDM pemerintahan yang menangani olahraga adalah betul – betul yang menguasai bidangnya.. .

Sarjana Masuk Desa

Kedengarannya indah namun berat untuk diterapkan. Mulai dari minimnya lapangan kerja yang tersedia sampai pada rendahnya penghargaan kepada kapasitas keilmuan yang dimilikinya membuat para sarjana enggan untuk bekerja di desa..

Baru – baru ini pemerintah pusat membuat kebijakan di mana struktur pemerintahan dikembangkan sampai ke tingkat desa dengan membentuk struktur Sekretaris Desa dengan status di bawah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota. Terlepas dari lemahnya daya dukung di sana sini namun kebijakan ini sudah merupakan langkah maju di tengah kecilnya arus pembangunan ke pedesaan.

Fungsi Gubernur : Antara Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Baru baru ini Lemhanas secara mengejutkan mengajukan ide agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dipilih saja secara langsung oleh presiden, bukan lewat pilkada. Ide ini walaupun bertabrakan dengan peraturan yang ada namun realitas di masyarakat ide ini cukup bagus di tengah arus minimnya kepercayaan masyarakat kepada para parpol. Ide ini juga mewakili betapa nyata ketidakmampuan gubernur menterjemahkan peran dan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sekaligus juga sebagai cerminan pemerintah pusat, terutama departemen teknis, yang kurang memberi peran dan kurang mengkoordinasikan serta kurang mendelegasikan banyak hal kepada wakilnya di daerah, yaitu gubernur..

Biaya Politik Daerah : Antara Kepentingan dan Komitmen Pembangunan

Sudah bukan rahasia lagi bahwa politik daerah merupakan beban tersendiri dalam geliat kehidupan reformasi di tingkat daerah. Politik daerah telah menyedot banyak energi, sumber daya ekonomi dan keuangan serta kestabilan / kesinambungan pembangunan daerah. Kenapa biaya politik daerah begitu mahal ?

Dalam teori ekonomi paling sederhana menyebutkan bahwa apabila ketersediaan jauh lebih sedikit daripada penawaran maka harga akan naik melambung tinggi.. 

Pemekaran Propinsi Sumatra Utara

PEMEKARAN PROPINSI SUMATRA UTARA MENJADI 2 PROPINSI, 1 KOTA MEGAPOLITAN DAN 1 KOTA OTORITA WISATA.

Beberapa bulan terakhir ini energi pikiran kita tersedot oleh opini pemekaran Propinsi Tapanuli. Berbagai motif di kedua belah pihak selalu mengatasnamakan rakyat. Dan yang menjadi korban selalu rakyat kecil. Dan bila ini terus dilanjutkan maka besar kemungkinan akan memicu konflik horizontal. Kita perlu memikirkan cara lain namun memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Bila kita nilai secara objektif, pertumbuhan ekonomi antara Medan dan daerah lain ataupun antara wilayah barat dan wilayah timur, terasa sekali ketimpangan itu. Penyebabnya bisa secara geografis tradisional maupun struktural. Dan ini bukan hanya akan menyebabkan munculnya tuntutan pemekaran daerah, tapi bisa mempertipis rasa kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa.

UN Berkualitas SNMPTN

Kemendikbud akhirnya memutuskan bentuk integrasi UN dan SNMPTN di mana SNMPTN ujian tertulis dihapus dan diganti dengan jalur undangan dengan berbasis nilai UN dan nilai raport semester III, IV, V.

Sangat disayangkan apabila kebijakan penting ini tak diberi kesempatan uji publik untuk penyempurnaannya. Walaupun begitu mari kita kritisi untuk kemajuan pendidikan..

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana tingkat kejujuran guru dan kepala sekolah dalam memberi penilaian murid pada raport semester III, IV dan V ?

UN, SNMPTN dan Pemerataan Pendidikan Tinggi

Ada rencana untuk mengkawinkan UN dan SNMPTN. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar para pelajar SMU sederajat.

Bagaimanapun juga niatan untuk menghubungkan UN dan SNMPTN harus diapresiasi, namun jangan lupa, kita juga wajib mengkritisinya. Menghubungkan UN dan SNMPTN sama saja dengan menghubungkan kompetisi nasional dan pemerataan pendidikan, sama saja dengan mencoba dua sisi mata uang pada posisi yang sama...

Tanggapan Atas RUU Pendidikan Tinggi

Beberapa tanggapan atas RUU pendidikan tinggi :

1. RUU ini termasuk gemuk karena mengandung 102 pasal padahal seharusnya sebuah UU harus bersifat umum/fleksibel dan tidak perlu dirubah berulang kali.

2. Perlu pengaturan terpisah pada Peraturan Pemerintah atas PTN, PTN Khusus dan PTS..

Pemerataan Pendidikan Tinggi

PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI

Salah satu pengeluaran terbesar rumah tangga adalah membelanjai biaya hidup anak di perantauan yang menimba ilmu pendidikan tinggi yang pada umumnya berada di perkotaan.

Keberadaan perguruan tinggi yang pada umumnya di perkotaan menyebabkan golongan terdidik mengumpul di perkotaan. Sementara sebagian besar daerah nusantara terdiri dari pedesaan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menarik minat kaum terdidik tersebut untuk berkiprah di pedesaan namun upaya tersebut tak kunjung memberi hasil. Belum lagi bila kita kaji resistensi dari pemuda lokal setempat yang sering kali memberi perlakuan kontraproduktif terhadap para perantau walau perantau tersebut sebenarnya adalah putra daerah mereka sendiri..

Percepatan Sertifikasi Guru

Kasihan juga melihat para guru di daerah yang akan mengikuti sertifikasi guru ke ibukota propinsi. Di samping biaya transportasi, biaya penginapan, juga mereka harus meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama beberapa hari. Tentu ini tidak efisien dari segi biaya, tenaga danwaktu.

Ada baiknya program sertifikasi guru dikembangkan di daerah kabupaten dengan melaksanakan sertifikasi guru di kabupaten dengan mendatangkan narasumber dan fasilitas lainnya dari ibukota propinsi. Ini akan jauh lebih efektif dan efisien.

Mengenai pelaksana dan fasilitatornya bisa pemerintah daerah kabupaten, lembaga diklat swasta, perguruan tinggi setempat, atau komite sekolah.

Salam reformasi

Rahmad Daulay

8 desember 2010

*   *   *